ANGGARAN DASAR PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(AD/ART PPNI)
MUKADIMAH
Kami komunitas keperawatan Indonesia meyakini bahwa kami memerlukan suatu wadah bagi perjuangan profesi dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sehat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Berkat rahmat Allah Yang Maha Esa disertai adanya keinginan bersama dari berbagai organisasi keperawatan untuk menyatukan diri dan membentuk satu organisasi profesi keperawatan di Indonesia. Organisasi profesi dimaksud Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
Bahwa untuk membentuk suatu organisasi yang melindungi, mengayomi, membina dan mengembangkan komunitas keperawatan di Indonesia sebagai sarana yang kuat bagi komunitas keperawatan dan peduli terhadap asuhan keperawatan profesional yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat dan ikut serta dalam peningkatan kesejahteraan komunitas keperawatan Indonesia.
Sebagai landasan untuk mencapai keinginan tersebut, disusunlah pedoman organisasi yakni dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
ANGGARAN DASAR
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
BAB I
IDENTITAS ORGANISASI
Pasal 1
Nama Organisasi
Organisasi ini bernama Persatuan Perawat Nasional Indonesia disingkat PPNI
Pasal 2
Bentuk Organisasi
Organisasi PPNI berbentuk kesatuan di mana kedaulatan tertinggi di tangan anggota melalui Musyawarah Nasional.
Pasal 3
Waktu Pendirian
Organisasi ini didirikan pada Tanggal 17 Maret 1974 sebagai fusi dari berbagai organisasi keperawatan yang sudah ada sebelumnya
Pasal 4
Kedudukan
Organisasi ini berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dengan Pengurus Pusat berada di Ibukota Negara
Pasal 5
Lambang Organisasi
Lambang PPNI berbentuk Lingkaran yang berisi sebuah segi lima hijau tua dengan dasar kuning emas dan sebuah lampu putih yang berlidah api lima cabang warna merah dengan tulisan di pinggir bingkai berbunyi PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
BAB II
SIFAT, AZAS DAN TUJUAN
Pasal 6
Sifat
PPNI adalah satu-satunya organisasi profesi perawat Indonesia yang merupakan wadah kesatuan seluruh perawat Indonesia.
Pasal 7
Azas
Organisasi ini berazaskan kaidah organisasi profesi dan nilai nilai profesi keperawatan yaitu pengasuhan (caring), pemeliharaan (nurturing), altruisme dan holistik.
Pasal 8
Tujuan
1. Memantapkan Persatuan dan Kesatuan yang kokoh antar perawat
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Mengembangkan karir dan prestasi kerja bagi tenaga perawat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga keperawatan.
4. Memfasilitasi dan melindungi anggota dalam menggunakan hak politik dan hukum.
5. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi lain, lembaga dan institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri
BAB III
PERAN DAN FUNGSI
Pasal 9
1. PPNI berperan sebagai regulator dengan fungsi sertifikasi dan memfasilitasi registrasi dan lisensi.
2. PPNI berperan sebagai peñata kehidupan keprofesian dengan fungsi : organisasi, pendidikan dan pelatihan, pelayanan keperawatan hukum, pengembangan hubungan masyarakat dan kerjasama
3. PPNI berperan sebagai fasilitator dalam merespon peningkatan kesejahteraan; dengan fungsi fasilitasi pengembangan karir, sistem penghargaan; dan pelaksanaan hak politik serta hak hukum.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 10
Jenis Keanggotaan
Anggota PPNI terdiri dari :
1. Anggota Biasa
2. Anggota Khusus
3. Anggota Kehormatan
BAB V
SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI
Pasal 11
Susunan Organisasi
(1) Susunan organisasi terdiri dari Organisasi Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/kota dan Tingkat Komisariat.
(2) Dapat dibentuk organisasi perwakilan luar negeri yang disebut Pengurus PPNI Perwakilan (diikuti nama negara)
(3) Dapat dibentuk organisasi Ikatan dan Himpunan Perawat seminat, Ikatan perawat spesialis sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Dapat dibentuk Majelis Kolegium dan Kolegium Keperawatan.
Pasal 12
Susunan Pengurus Organisasi
Susunan Pengurus Organisasi terdiri dari :
Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/kota, Pengurus Komisariat, Pengurus perwakilan luar negeri
Pasal 13
Komposisi Kepengurusan
(1) Komposisi Pengurus terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
(2) Kepengurusan bersifat kolektif.
Pasal 14
Masa Kepengurusan
(1) Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia dipilih untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
(2) Ketua Umum, Ketua Provinsi, Ketua Kabupaten/Kota tidak dapat dipilih kembali setelah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut.

BAB VI
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
Kewenangan
Pengurus Pusat berwenang :
(1) Menentukan kebijakan Organisasi ditingkat nasional berdasarkan AD/ART dan Rekomendasi Musyawarah Nasional dan atau hasil Rapat Kerja Nasional.
(2). Menentukan dan mengesahkan kompetensi perawat.
(3). Mengangkat dan mengambil keputusan terhadap seseorang yang berjasa terhadap profesi keperawatan untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan.
(4). Bertindak untuk dan atas nama organisasi secara nasional dalam mewakili organisasi baik di dalam maupun di luar negeri.
(5). Kebijakan seperti dimaksud pada ayat (1) di atas dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
(6) Mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan.
(7) Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Propinsi.
Pengurus Propinsi :
(1) Menentukan kebijakan organisasi di tingkat wilayah kerjanya berdasarkan AD/ART, Rekomendasi Munas, Musyawarah Kerja Nasional, dan Kebijakan Pengurus Pusat, Musyawarah Propinsi dan Rapat Kerja Propinsi.
(2) Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Kabupaten / Kota.
Pengurus Kabupaten / Kota :
(1) Menentukan kebijakan organisasi di tingkat wilayah kerjanya berdasarkan AD/ART, Rekomendasi Munas, Musyawarah Kerja Nasional, dan Kebijakan Pengurus Pusat, Musyawarah Propinsi dan Rapat Kerja Propinsi dan Rekomendasi Musyawarah Kabupaten / Kota.
(2) Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Komisariat.
Pengurus Komisariat :
Memungut iuran anggota dari anggota komisariat yang bersangkutan dan mendistribusikan hak Pengurus Kabupaten / Kota, Pengurus Propinsi dan Pengurus Pusat melalui rekening masing-masing.
Pasal 16
Kewajiban
Pengurus Pusat ;
(1) Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi pada Musyawarah Nasional.
(2) Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai AD / ART
(3) Memberikan pengakuan kompetensi perawat Indonesia.
(4) Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenjang mulai dari Pengurus Propinsi sampai Pengurus Kabupaten / Kota.
Pengurus Propinsi :
(1) Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi pada Musyawarah Propinsi.
(2) Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai AD / ART
(3) Melaksanakan dan tunduk kepada keputusan yang telah diambil oleh Pengurus Pusat
(4) Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenjang mulai dari Pengurus Kabupaten / Kota sampai Pengurus Komisariat
Pengurus Kabupaten / Kota :
(1) Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi pada Musyawarah Kabupaten / Kota.
(2) Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai AD / ART
(3) Melaksanakan pembinaan organisasi secara berjenjang mulai dari Pengurus Komisariat sampai ke anggota.
Pengurus Komisariat
(1) Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi pada Rapat Anggota
(2) Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai AD / ART
(3) Melaksanakan pembinaan organisasi terhadap anggota.
(4) Menyetorkan iuran anggota yang menjadi hak Pengurus Kabupaten / Kota, Pengurus Propinsi dan Pengurus Pusat melalui rekening masing-masing.
(5) Melaksanakan pembinaan anggota dalam kepengurusannya.

BAB VII
DEWAN PERTIMBANGAN
Pasal 17
Pembentukan
Dewan Pertimbangan dibentuk melalui keputusan Musyawarah Nasional / Musyawarah Propinsi / Musyawarah Kabupaten-Kota.
Pasal 18
Kewenangan
Dewan Pertimbangan merupakan badan yang berwenang memberikan arahan, petunjuk dan pertimbangan, saran serta nasihat kepada Pengurus PPNI sesuai dengan tingkat kepengurusan organisasi
Pasal 19
Susunan dan Komposisi Kepengurusan
(1) Dewan Pertimbangan berada di tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota.
(2) Komposisi Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan dua sampai empat orang anggota.
Pasal 20
Tugas Pokok
Memberikan pertimbangan, arahan, nasehat, saran dan petunjuk kepada pengurus PPNI dalam lingkup tingkat kepengurusan yang bersangkutan baik diminta maupun tidak diminta demi kemajuan dan pengembangan organisasi dan profesi keperawatan.
BAB VIII
IKATAN, HIMPUNAN DAN KOLEGIUM
Pasal 21
Demi kemajuan dan pengembangan profesi keperawatan serta peningkatan pelayanan keperawatan dapat dibentuk Ikatan, Himpunan dan Koelgium sesuai rumpun keilmuan, dan spesialisasi keperawatan.
Pasal 22
Pembentukan Ikatan dan Himpunan
(1) Ikatan dan Himpunan pertama kali terbentuk di tingkat nasional
(2) Kepengurusan Ikatan dan Himpunan dibentuk sampai tingkat Propinsi.
(3) Pembentukan berproses dengan mengajukan naskah akademik dan draft AD/ART hasil pra kongres, kepada Pengurus Pusat PPNI sebagai bahan pertimbangan terbentuknya Ikatan dan Himpunan.
(4) Apabila naskah akademik telah disetujui Pengurus Pusat PPNI, calon Ikatan dan Himpunan harus menyelenggarakan Kongres sebagai prosesi pembentukan Ikatan dan atau Himpunan yang sah.
(5) Kongres berwenang memilih Ketua Umum Ikatan dan atau Himpunan, menyepakati Naskah Akademik, AD/ART serta Keputusan lain yang berkaitan dengan Ikatan dan atau Himpunan.
Pasal 23
Pembentukan Kolegium dan Majelis Kolegium
(1) Kolegium dapat dibentuk berdasarkan Musyawarah Pakar Keperawatan sesuai bidang keilmuan keperawatan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan keperawatan dan perkembangan keilmuan.
(2) Pimpinan kolegium dipilih oleh dan dari Anggota Kolegium.
(3) Majelis Kolegium terdiri atas para ketua Kolegium.
(4) Pimpinan Majelis Kolegium dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Kolegium.
(5) Kolegium dan Majelis Kolegium disahkan dan dilantik dalam Musyawarah Nasional PPNI.
(6) Kolegium dan Majelis Kolegium hanya ada di tingkat nasional.
Pasal 24
Kedudukan
(1) Ikatan / Himpunan / Kolegium bertanggung jawab kepada PPNI Pusat.
(2) AD / ART Ikatan / Himpunan / Kolegium yang telah mendapatkan persetujuan Pengurus Pusat PPNI berstatus memiliki kekuatan hukum.
Pasal 25
Kewenangan
(1) Membina anggota Ikatan / Himpunan / Kolegium
(2) Memberikan masukan kepada PPNI untuk pengembangan profesi.
(3) Menjadi pelaksana kerjasama antara PPNI dengan pihak lain dalam wilayah kerja Ikatan dan Himpunan.
(4) Kolegium berwenang menyusun estándar kurikulum pendidikan, stándar penyelenggaraan pendidikan dan uji kompetensi.
(5) Majelis Kolegium berwenang menjaga keserasian pelaksanaan tugas antar Kolegium.
(6) Kewenangan Kolegium dan Majelis Kolegium diatur secara rinci dalam peraturan Majelis Kolegium.
Pasal 26
Tugas Pokok
Ikatan dan Himpunan memiliki tugas pokok membina anggota dan pengembangan profesi dalam kekhususannya serta memberikan masukan kepada PPNI dalam menentukan kompetensi kekhususan dimaksud.
Pasal 27
Susunan dan Komposisi Kepengurusan
(1) Susunan Kepengurusan Ikatan dan Himpunan terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Provinsi.
(2) Pengurus Pusat Ikatan dan Himpunan disahkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat PPNI.
(3) Pengurus Provinsi Ikatan dan Himpunan disahkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat Ikatan atau Himpunan disaksikan oleh Pengurus Provinsi PPNI.
Pasal 28
Komposisi Kepengurusan
Komposisi Kepengurusan Ikatan dan Himpunan disesuaikan dengan kebutuhan dan harus sesuai AD / ART Ikatan dan atau Himpunan.
Pasal 29
Masa Kepengurusan
Masa Kepengurusan Ikatan / Himpunan adalah 5 (lima) tahun.

BAB IX
MAJELIS KEHORMATAN DAN ETIK KEPERAWATAN
Pasal 30
Pembentukan dan Kedudukan
(1) Majelis Kehormatan Etik dibentuk oleh Pengurus Pusat.
(2) Majelis Kehormatan Etik berkedudukan di Pengurus Pusat dan membentuk perwakilan di tingkat Pengurus Propinsi.
(3) Majelis Kehormatan Etik bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.
Pasal 31
Kewenangan
Majelis Kehormatan Etik berwenang menyelidiki dan merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi keperawatan kepada Pengurus Pusat PPNI.
Pasal 32
Tugas Pokok
(1) Membina anggota dalam penghayatan dan pengamalan Kode Etik Keperawatan.
(2) Membuat pedoman penerapan etika dalam pemberian pelayanan keperawatan dan pedoman penyelesaian pertentangan dalam pelayanan keperawatan.
Pasal 33
Komposisi Kepengurusan
Pengurus Majelis Kehormatan Etik terdiri dari :
1(satu) orang Ketua merangkap Anggota
1(satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota
1(satu) orang Sekretaris merangkap Anggota
1(satu) orang Wakil Sekretaris merangkap Anggota
3(tiga) atau 5 (lima) orang Anggota.

BAB X
BADAN-BADAN LAIN
Pasal 34
(1) Badan-badan lain dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan perlu diatur dengan Peraturan Organisasi.
(2) Badan lain seperti dimaksud ayat (1) pasal ini bersifat ad hoc dan dibentuk atas keputus rapat pleno pengurus.
(3) Pembentukan Badan lain seperti dimaksud ayat (1) pasal inii wajib disahkan melalui Surat Keputusan Pengurus.
BAB XI
KEKAYAAN
Pasal 34
Kekayaan organisasi dapat berasal dari sumber ;
Uang Pangkal Uang Iuran Hibah dan Sumbangan Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat. BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 36
Perubahan Anggaran Dasar
Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional
Pasal 37
(1) Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan melalui suatu Musyawarah Nasional Khusus untuk itu
(2) Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada lembaga sosial atau Negara Republik Indonesia
BAB XIII
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 38
Peraturan- peraturan dan badan-bandan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 39
(1) Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal ; 29 Mei 2010

Sumber :Grup facebook PPNI

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s