UU Keperawatan, sebuah penghargaan ataukah beban?

Beberapa hari terakhir ini di beberapa portal online dunia keperawatan sedang harap harap cemas, karena (mungkin) tidak lama lagi akan segera disyahkan ruu keperawatan dengan segala realitas permasalahan baik internal dunia keperawatan ataupun dari faktor eksternal, penolakan dari profesi kesehatan yang lain ataupun masyarakat yang sekarang begitu kritis terhadap setiap isu terkait kesehatan termasuk keperawatan di dalamnya.

Di satu sisi kita harus bangga, walaupun sebenarnya dunia keperawatan di Indonesia sendiri mungkin sudah tertinggal atau malah jauh tertinggal dari negara lain yang sudah memiliki payung hukum terhadap segala aspek tindakan keperawatan yang dilakukan. Jikalah benar uu keperawatan disyahkan pada periode pemerintahan yang sekarang (itupun jika tidak keduluan oleh gegap gempita persiapan pesta demokrasi 2014, yang sedikit banyak mengganggu proses golnya ruu kita tercinta) itu adalah sebuah penghargaan terhadap dunia keperawatan sendiri.

Tetapi untuk lebih jauhnya, apakah kita terus menjadi berbangga bangga dengan ruu itu, dan apakah kita tidak mempunyai beban moral terhadap seluruh rakyat yang notabene sebagai pemilik saham terbesar di negeri ini????

Kualitas, itulah  satu kata yang mungkin bisa menjawab semua pertanyaan dan penolakan yang selama ini terdengar, KUALITAS PELAYANAN KEPERAWATAN YANG KOMPREHENSIF (bak sinetron, terdengar seperti ungkapan dari surga yang terbang di awang-awang) tapi itulah yang dibutuhkan agar dunia keperawatan bisa mengejar kemajuan dari profesi yang lain.

Ungkapan diatas bisa menjadi sebuah beban berat, tetapi bisa juga menjadi sebuah dorongan, lecutan cambuk keras yang bisa membawa gerbong keperawatan meloncat maju jauh kedepan, untuk menggapai asa yang selama ini di idamkan menjadi sebuah profesi yang diakui, karena untuk diakui secara golongan pns pun, profesi kita belum bisa seperti profesi yang lain.

Sekarang yang jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran dari organisasi profesi sendiri dalam mengawal bukan hanyaa ruu keperawatan tapi jauh lebih penting dari itu adalah kesinambungan  dan penerapan dari uu keperawatan, pembentukan konsil keperawatan, peningkatan kualitas institusi pendidikan dan anak didiknya, pemenuhan hak perawat di seluruh Indonesia atas kesejahteraan yang dijamin oleh UUD 1945 (tentu saja dengan tidak adanya lagi perawat yang bekerja dengan upah yang sangat memprihatinkan)

Semoga organisasi profesi kita dengan segala dahan, ranting, dan daunnya dapat memberikan keteduhan untuk para perawat di penjuru negeri ini. Dan sejawat perawatpun bisa menjadi akar yang kuat menghunjam, menyokong dari bawah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas.

Be a positive (thinkin’) nurse!!!?

Ditulis dari atas gerbong kereta pwkt-smg!

Di bawah ini adalah update terbaru ruu keperawatan, saya ambil dari grup facebook PPNI, semoga bermanfaat

UPDATE PEMBAHASAN RUU KEPERAWATAN
Alhamdulillah, Rapat Panja RUU Keperawatan Komisi IX Rabu,
20/11/2013 bisa dijalani dengan lancar. Kelihatannnya Pemerintah
dan DPR mulai memiliki itikad baik untuk membahas DIM lanjutan
RUU Keperawatan. Rapat dihadiri oleh 8 anggota DPR Sri Rahayu &
dr. Chandra (PDIP), Zuber Safawi & Wirianingsih (PKS), Nova
Riyanti Yusuf & Prof Mahyuddin (FPD), Okky Asokawati (PPP) dan
Hang Ali (FPAN). Rapat sempat diskor 10 menit untuk memenuhi
korum Rapat DPR. Akhirnya, rapat panja bisa dilangsungkan
setelah dihadiri 5 fraksi. Rapat Panja selama 2 jam memberikan
hasil agak positif dimana DPR-Pemerintah menyetujui 20 dari 22
DIM yg dibahas. Hanya ada 2 substansi krusial yg masih ditunda
pembahasannya yaitu KONSIL dan INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI.
Jika mekanisme pembahasan seperti ini bisa diteruskan maka 400-
an DIM yg belum dibahas akan membutuhkan 20 kali rapat panja
lagi. Kita pantas khawatir RUUK bisa diselesaikan dengan tuntas
dalam waktu yang tersedia. Karena, mulai Januari 2014 perhatian
Anggota DPR akan terfokus pada Pemilu 2014. Perlu upaya yang
sungguh2 dari seluruh elemen keperawatan untuk melakukan
berbagai hal konkrit untuk mendorong UU keperawatan bisa
disahkan. Salam Perjuangan…

DIALEKTIKA

Dialektik ( Dialektika) berasal dari kata dialog yang berarti
komunikasi dua arah, istilah ini telah ada sejak masa yunani
kuno ketika diintrodusir pemahaman bahwa segala sesuatu
berubah ( panta rei).
Kemudian Hegel menyempurnakan konsep dialektika dan
menyederhanakannya dengan memaknai dialektika ke dalam
trilogi tesis, anti-tesis dan sintesis. Menurut Hegel tidak ada
satu kebenaran yang absolut karena berlaku hukum dialektik,
yang absolut hanyalah semangat revolusionernya (perubahan/
pertentangan atas tesis oleh anti-tesis menjadi sintesis).
Menurut Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul Madilog
(Materialisme, Dialektika, Logika) dialektika mengandung 4 hal :
1. Waktu;
2. Pertentangan;
3. Timbal balik; dan
4. Seluk-beluk (pertalian)

28 KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PENERIMA REMUNERASI 2013

Proses panjang penantian pemberian remunerasi akan
berakhir dengan disetujuinya anggaran tunjangan kinerja oleh
Badan Anggaran DPR pada tanggal 21 Oktober 2013.
Menteri Keuangan sebelumnya telah mengajukan surat
SR-414/MK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada DPR
perihal permohonan persetujuan pemberian tunjangan kinerja
bagi 28 Kementerian/Lembaga tahun 2013. Anggaran
tunjangan kinerja hasil efisiensi atau optimalisasi K/L harus
harus mendapat persetujuan dari komisi terkait sebelum
dibawa ke Banggar DPR.

Sampai saat ini (24/10/13) hanya Perpusnas yang belum final
dalam pembahasan anggaran tunjangan kinerjanya. Komisi X
sebagai mitra kerja Perpusnas dalam rapat terakhir tanggal
24 September 2013 belum sepakat dengan perubahan alokasi
DIPA Perpusnas 2013.

Awalnya K/L yang diusulkan menerima remunerasi pada
tahun 2013 sejumlah 23 K/L , namun dalam perjalanannya
terdapat tambahan 5 K/L yakni BSN, Setjen Ombudsman,
Kemsos, ESDM, dan Basarnas. Total anggaran yang
dibutuhkan untuk membiayai tunjangan kinerja tersebut
mencapai 3,55 T.

Dalam pertemuan KPRBN tanggal 25 Juni 2013 Wapres
Boediono telah memberikan persetujuan pemberian
remunerasi bagi 28 K/L tahun 2013 dengan beberapa
keputusan antara lain:

1. Besaran tunjangan kinerja untuk 28 K/L yang
mengajukan remunerasi pada tahun 2013 sama dengan
besaran yang diterima oleh 20 K/L pada tahun 2012
yakni 47%. Besaran tunjangan kinerja 47% tersebut juga
akan diberlakukan untuk K/L yang memperoleh
remunerasi pada tahun 2014.

2. TMT Remunerasi 1 Juli 2013.

3. Pembatasan honorarium kegiatan Tim yang diberlakukan
mulai 1 Juli 2013. Dalam hal ini Pemerintah telah
memberlakukan PMK No. 91/PMK/02/2013 tentang
Perubahan Kedua Atas PMK No. 37/PMK.02/2012
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 yang
dikeluarkan tanggal 24 Juni 2013.

Pada pembahasan dengan Banggar DPR tanggal 21 Oktober
2013 diputuskan hanya 27 K/L yang akan menerima
remunerasi tahun 2013. Satu lembaga yaitu Sekretariat
Jenderal DPR juga mendapat anggaran remunerasi, namun
dana kebutuhan tunjangan kinerja Setjen DPR baru akan
digunakan pada tahun 2014.

Berikut daftar K/L yang mendapat remunerasi TMT per 1 Juli
2013:

No K/L Anggaran (M)
1 Kemenlu 52,6
2 Kemendag 113
3 Kemenkes 347
Baca lebih lanjut

PENERIMAAN CPNS KEMENKES TAHUN 2013

Kementerian kesehatan RI membukA kesempatan bagi WNI lulusan bidang kesehatan dan non kesehatan untuk diangkat menjadi CPNS formasi tahun 2013, dengan tahapan dan jadwal kegiatan sebagai berikut :

Pengumuman, persYaratan, alokasi formasi dan informasi selengkapnya dimulai tanggal 19 September 2013, dapat dilihat di website dibawah ini.

Alokasi foRmasi sebanyak 1753 untuk kantor pusat dan UPT Kemenkes di seluruh indonesia.

PengirimAn berkas melalui pos mulai tanggal 23 September 2013 dan diterima selambatnya tanggal 1 Oktober 2013 jam 15.00 WIB (buKan cap pos).

Pendaftaran rEgistraSi online melalui website www.Ropeg-kemenkes.or.id atAu KLIK DISINI mulai tanggal 23-27 September 2013.

wAKTUNYA AKAN TIBa…
SELAMAT MEnCOBA, SELAMAT
MERAIH ASA, SUKSES UNTUK KITA SEMUA…

UPDATE 28 AGUSTUS 2013 RUU KEPERAWATAN

PPNI- komisi IX DPR RI sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pada tanggal 28 agustus 2013 kembali membahas RUU Keperawatan dengan Pemerintah dalam hal ini kemenkes.

berikut informasi jalannya sidang yang diambil dari twitter @INDONESIANURSE

1. Raker #RUUKeperawatan pembahasan Idpr-pemerintah telah dibuka wakil ketua komisi 9 @saya_noriyu
2. Menkes memberi pandangan bahwa: kebidanan diajukan ke dalam ruu kprwtn, konsil dihapus,kolegium dimasukkanke organisasi
3. Zubair safawai (pks): kebidanan tidak adadi naskah akademis, pemerintah usulkan ruu kebidanan di 2014,konsil sudah fix sbg autoregulasi
4. Sri Rahayu (pdip): ruu keperawatan sdh dibahas sejak lama koq tiba2 ada kebidanan. Konsil tetap ada,anggaran bisa diatur.
5. Dari fraksi Demokrat: sebaiknya kami akan diskusi dalam internal..
6. Golkar: DIM dari pemerintah terlalu banyak yang harus dibongkar, usulan baru 161dim, usul tidak menambah kebidanan, dialog lobby 1shoot..
7. Jamal (hanura): yg disampaikan menkes nampaknya menarik, tapi tidak tertarik,bahasa kampung saya aneh, hehehe..
8. Okky (PPP): 1. Tidak ada informasi dari peraturan presiden, yg menyebut bidan dan perawat dalam 1 rumpun ilmu.
9. Okky (PPP): 2. Organisasi profesi sudah berjuang sangat lama, 3. Sebaiknya ruu keperawatan saja…
10. Ali (Pan): masih mempelajari lebih jauh
11. Gerindra: pemisahan ruu keperawatan tanpa kebidanan..
12. ansori siregar (pks); sejak 2004, 2 menkes telah menghalangi ruu keperawatan..jangan mengganggu untuk sahkan ruuk di akhir pembahasan
13. Menkes: tidak sedikitpun, dalam hati saya untuk diskriminasi..ibi dan ppni kebutuhannyasama, termasuk konsil..bidan & perawat bs diatur 1
14. Prof budi staf ahli kemenkes: skn perpres 2012, tenaga keperawatan dan kebidanan. Menkes; ada direktorat keperawatan yg bekerja samakita.
15. Prof budi: kedokteran dan kedokteran gigi jugamencari persamaan, hanya bedanya pada bab praktik..banyaknyadim karena menambah substansi
16. Prof budi: konsil dihilangkan atas surat permintaan dari menpan..
17. Menkes: konsil dan kolegium tidak ada dalam uu kedokteran, apa iya?
18. Dr tjiptaning (ketuakomisi 9): praktik bidan punya kelebihan dalam praktik, perawat di puskesmas nyuntik ditahan aparat..
19. Dr tjiptaning: perlakuan berbeda terhadap bidan dibandingkan perawat.. Perawat sejak 10 tahun yl. Sudah demo, bidan bahkan dokter skrg demo.
20. Ansori siregar (pks): belum ada sejarahnya amanat presiden ditambah substansi..
21. BREAK – LOBY-LOBY OLEH KEMENKES KE KOMISIIX
22. Raker dpr-pemerintah berikutnya 3 september 2013.. Ok twips, teruskan pengkawalan proses dan substansi ruu keperawatan…

mencermati hasil pembahasan RUU Keperawatan oleh Komisi IX DPR RI dan kemenkes, dapat disimpulkan :

1. sangat jelas bahwa kemenkes masih bersikukuh untuk memasukkan kata kebidanan dalam RUU keperawatan.

2. Kemekes menambahan 161 DIM (Daftar inventaris Masalah) terkait dengan rancangan yang terbaru versi kemenkes. hal ini tentu sangat berpotensi menghambat disahkannya RUU Keperawatan menjadi UU Keperawatan mengingat waktu dan kesempatan yang sudah sangat terbatas

3. pada point 17, Menkes memberikan STATEMEN KONTROVERSIAL dengan mengatakan bahwa Konsil kedokteran tidak ada dalam UU Kedokteran. Padahal sangat jelas sekali pada UU Kedokteran no 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran BAB III mengatur tentang konsil kedokteran. hal ini tentu sangat memalukan sekali bisa Menteri kesehatan yang berasal dari dokter sepertinyatidak pernahmembacaUU Kedokteran dan berani berbohong di depan anggota dewan..padahal disampingnya ada staf ahli menteri ; Prof Budi

Link download UU Praktik Kedokteran : http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-29-2004PraktikKedokteran.pdf

4. Semua fraksi di DPR sangat menginginkan RUU Keperawatan segera di sahkan menjadi UU Keperawatan.

Pada 3September 2013, DPR dan KEMENKES berencana mengadakan sidang kembali untuk membahas RUU keperawatan. semoga pemerintah mau legowo dengan RUU Keperawatan dan tidak terus memaksakan kehendaknya.

Ayo Kita kawal DPR untuk segeramengesahkan UU Keperawatan.

Hidupperawat..hidup rakyat indonesia

Salam Perjuangan !!
Sumber : inna-ppni.go.id

Pendaftaran CPNS 2013

Buat Teman-teman Yg Punya KeLuarga Yg Mau Daftar CPNS, Berikut ALamat Website Kementerian Yg Akan Membuka Lowongan CPNS dari JaLur Umum Thn 2013 BLn Sept dan Tes Tgl 29 Sept’13 :
image

1 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam : http://www.polkam.go.id
2 Kementerian Koordinator Bidang Kesra : http://www.menkokesra.go.id
3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : http://www.ekon.go.id
4 Kementerian Dalam Negeri : http://www.kemendagri.go.id
5 Kementerian Luar Negeri : http://www.kemlu.go.id
6 Kementerian Pertahanan : http://www.kemhan.go.id/kemhan
7 Kementerian Hukum dan HAM : http://www.kemenkumham.go.id
8 Kementerian Keuangan :
9 Kementerian ESDM : http://www.esdm.go.id
10 Kementerian Perindustrian : http://kemenperin.go.id
11 Kementerian Perdagangan : http://www.kemendag.go.id
12 Kementerian Pertanian : http://www.deptan.go.id
13 Kementerian Kehutanan : http://www.dephut.go.id
14 Kementerian Perhubungan : http://www.dephub.go.id
15 Kementerian Kelautan dan Perikanan : http://www.kkp.go.id
16 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi : http://www.depnakertrans.go.id
17 Kementerian Kesehatan : http://www.depkes.go.id
18 Kementerian Pekerjaan Umum : http://www.pu.go.id
19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud
20 Kementerian Sosial : http://www.kemsos.go.id
21 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : http://www.budpar.go.id/asp/index.asp
22 Kementerian Lingkungan Hidup : http://www.menlh.go.id
23 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : http://www.menegpp.go.id
24 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional : http://www.bappenas.go.id
25 Kementerian PANRB : http://www.menpan.go.id
26 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal : http://www.kemenegpdt.go.id
27 Kementerian Perumahan Rakyat : http://kemenpera.go.id
28 Kementerian Pemuda dan Olahraga : http://www.kemenpora.go.id
29 Kementerian Sekretariat Negara : http://www.setneg.go.I’d.              Semoga bermanfaat. :)

Sejarah Penggunaan Istilah Ners di Indonesia

Mungkin banyak diantara sejawat perawat yang mengkritik tulisan ini. Disaat semua pada sibuk memperjuangkan tentang Rancangan Undang-Undang Keperawatan (RUU Keperawatan), ini malah membahas hal yang ‘tidak penting’, Tapi tidak masalah sebagai pembelajaran saja.

Istilah Ners pertama kali diberikan oleh para perawat di RS Jantung Harapan Kita pada tahun 1985, saat itu ketua Ikatan Perawat Kardiaovaskuler mengusulkan istilah ini. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi profesi menyepakati setelah mengkaji dan berkonsultasi dengan 2 ahli bahasa saat itu salah satunya adalah Prof. Suherman. Akhirnya disepakati istilah Ners ini sebagai sebutan profesi perawat yang diadopsi dari bahasa Inggris ‘Nurse’ yang di-Indonesia-kan menjadi Ners.

PPNI menolak jika dikatakan penggunaan istilah Ners merupakan keinginan PPNI atau sekelompok orang pendidikan keperawatan karena saat itu selain PPNI masih ada Konsorsium Pendidikan Kesehatan disingkat CHS dan sekarang menjadi Konsorsium Ilmu Kesehatan Indonesia (KIKI).

Dan sejak tahun 1989 sampai sekarang istilah Ners menjadi populer di kalangan perawat dan pendidikan Indonesia. Sejak saat itu disepakati penggunaan istilah Ners. Tapi saat itu tidak dijelaskan apakah yang disebut Ners itu khusus perawat sarjana saja (S.Kp) atau juga perawat diploma. Itu yang tidak saya ketahui dan sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Menurut kesepakatan dengan Prof. Suherman tadi istilah Ners sebagai ‘sebutan profesi perawat’, tidak disebutkan sebagai ‘sebutan lulusan sarjana keperawatan (S.Kp)’. Kalau ‘sebagai sebutan profesi perawat’ artinya sebagai sebutan untuk perawat secara umum tidak berdasarkan jenjang pendidikannya. Saat itu pendidikan keprofesian perawat (Ners) belum diterapkan.

Tahun 1985 dimulai pendidikan sarjana keperawatan di PSIK-FKUI, saat itu pendidikan akademik dan keprofesian masih terintegrasi menjadi satu, gelarnya SKp. Setelah tahun 1998 pendidikan akademik dan keprofesian dipisah, gelarnya S.Kep. dan Ns. (HPEQ Dikti, 2012).

Istilah Ners sudah melalui proses yang matang peralihan dari bahasa Inggris ‘Nurse’ menjadi Ners, sayangnya sampai saat ini istilah Ners belum masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia hal ini terkuak pada acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) PPNI dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Hadir juga waktu itu dari ahli Bahasa Indonesia dan prinsipnya tidak ada masalah tentang istilah Ners asal semua memang dipahami oleh kalangan profesi perawat.

Yang jadi pertanyaan adalah kenapa PPNI terkesan lambat dan tidak sigap mengantisipasi hal-hal yang sangat prinsip seperti itu. Atau mungkin masalah istilah ini dianggap tidak begitu penting. Padahal sejak tahun 1989 istilah Ners sudah disepakati sebagai sebutan profesi perawat, dan setelah 24 tahun istilah Ners belum juga masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Menurut pejabat PPNI, pihak PPNI sudah kembali menulis surat ke lembaga pusat Bahasa Indonesia agar istilah Ners dapat dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tujuannya supaya istilah Ners menjadi kosakata yang legal dalam bahasa Indonesia.

Pembahasan selanjutnya kita sepakati kita pakai acuan gelar S.Kep. dan Ns., bukan S.Kp. Perlu untuk kita ketahui apa definisi kata Ners yang diusulkan PPNI ke lembaga pusat Bahasa Indonesia, apakah definisinya disamakan dengan Perawat atau dibedakan. Hal ini penting karena untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah Ners. Kalau usulannya definisi Ners adalah sebutan untuk seseorang yang lulus pendidikan keprofesian bidang keperawatan, maka hal ini tidak akan menimbulkan kerancuan. Tapi kalau usulannya definisi Ners sama dengan definisi Perawat, maka akan menimbulkan kerancuan dan ‘kecemburuan’. Hal ini bisa terjadi lantaran gelar perawat diploma dibedakan dengan perawat sarjana.

Jika usulannya definisi Ners sama dengan perawat, maka perawat diploma akan protes mengapa gelar mereka Ahli Madya Keperawatan (AMd.Kep) sedangkan perawat sarjana gelarnya bukan S.Kep.Per (Sarjana Keperawatan.Perawat)? Atau jika dibalik mengapa perawat sarjana gelarnya S.Kep. dan Ners, perawat diploma gelarnya bukan AMd.Ners? Kalau artinya sama maka semua perawat apapun jenjang pendidikannya bisa disebut Ners. Perawat diploma disebut Ners Diploma atau Ners Vokasi, perawat sarjana disebut Ners Sarjana atau Ners Profesi. Jika usulannya definisi Ners berbeda dengan perawat, maka perawat diploma tidak akan protes, karena mereka bisa menerima dan memaklumi kalau mereka memang dibedakan dengan Ners.

Membedakan istilah Ners dan Perawat juga mengandung risiko, misalnya sekarang definisi Ners adalah lulusan pendidikan keprofesian di bidang keperawatan; definisi Perawat adalah lulusan pendidikan tinggi keperawatan; dan jika hal ini sudah masuk kamus besar bahasa Indonesia, lalu suatu saat nanti tiba-tiba ada peraturan perundang-undangan baru yang mengharuskan pendidikan akademik dan profesi terintegrasi kembali seperti dulu (S.Kep dan Ns. kembali menjadi S.Kp karena sudah tidak ada pendidikan keprofesian perawat lagi), maka definisi Ners tadi akan direvisi kembali. Lain halnya jika dari awal definisi Ners sama dengan Perawat maka tidak perlu direvisi.

Pergantian peraturan perundang-undangan bukan sesuatu hal yang mustahil karena undang-undang itu sifatnya tidak kekal, bisa direvisi kembali suatu saat nanti tergantung kepentingan penguasa, partai politik, dan perkembangan jaman.

Penulis: Suroso Wibowo (Nurse at RS Penyakit Tropik Infeksi Universitas)