LETS GO LEGAL WITH SURGICAL SAFETY CHECKLIST….

Secercah Asa

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CPNS 2013

Pada hari ini 24 Desember 2013 pengumuman akhir penerimaan cpns 2013 dapat dilihat di situs / website kemenpan, bkn dan juga di web jawapos pada pukul 12.00 siang.

Berikut 3 alamat situs penyedia
pengumuman Hasil Tes CPNS 2013, untuk melihat klik salah satu link di bawah ini :

Situs resmi Kemenpan-RB http://www.menpan.go.id

Situs resmi BKN: http://www.sscn.bkn.go.id

Situs JPNN: http://cpns2013.jpnn.com/

Selamat bagi pelamar yang lolos cpns 2013, selamat datang abdi negara, pesan saya cuma satu say no to corruption ( sekecil apapun).


UPDATE 28 AGUSTUS 2013 RUU KEPERAWATAN

PPNI- komisi IX DPR RI sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pada tanggal 28 agustus 2013 kembali membahas RUU Keperawatan dengan Pemerintah dalam hal ini kemenkes.

berikut informasi jalannya sidang yang diambil dari twitter @INDONESIANURSE

1. Raker #RUUKeperawatan pembahasan Idpr-pemerintah telah dibuka wakil ketua komisi 9 @saya_noriyu
2. Menkes memberi pandangan bahwa: kebidanan diajukan ke dalam ruu kprwtn, konsil dihapus,kolegium dimasukkanke organisasi
3. Zubair safawai (pks): kebidanan tidak adadi naskah akademis, pemerintah usulkan ruu kebidanan di 2014,konsil sudah fix sbg autoregulasi
4. Sri Rahayu (pdip): ruu keperawatan sdh dibahas sejak lama koq tiba2 ada kebidanan. Konsil tetap ada,anggaran bisa diatur.
5. Dari fraksi Demokrat: sebaiknya kami akan diskusi dalam internal..
6. Golkar: DIM dari pemerintah terlalu banyak yang harus dibongkar, usulan baru 161dim, usul tidak menambah kebidanan, dialog lobby 1shoot..
7. Jamal (hanura): yg disampaikan menkes nampaknya menarik, tapi tidak tertarik,bahasa kampung saya aneh, hehehe..
8. Okky (PPP): 1. Tidak ada informasi dari peraturan presiden, yg menyebut bidan dan perawat dalam 1 rumpun ilmu.
9. Okky (PPP): 2. Organisasi profesi sudah berjuang sangat lama, 3. Sebaiknya ruu keperawatan saja…
10. Ali (Pan): masih mempelajari lebih jauh
11. Gerindra: pemisahan ruu keperawatan tanpa kebidanan..
12. ansori siregar (pks); sejak 2004, 2 menkes telah menghalangi ruu keperawatan..jangan mengganggu untuk sahkan ruuk di akhir pembahasan
13. Menkes: tidak sedikitpun, dalam hati saya untuk diskriminasi..ibi dan ppni kebutuhannyasama, termasuk konsil..bidan & perawat bs diatur 1
14. Prof budi staf ahli kemenkes: skn perpres 2012, tenaga keperawatan dan kebidanan. Menkes; ada direktorat keperawatan yg bekerja samakita.
15. Prof budi: kedokteran dan kedokteran gigi jugamencari persamaan, hanya bedanya pada bab praktik..banyaknyadim karena menambah substansi
16. Prof budi: konsil dihilangkan atas surat permintaan dari menpan..
17. Menkes: konsil dan kolegium tidak ada dalam uu kedokteran, apa iya?
18. Dr tjiptaning (ketuakomisi 9): praktik bidan punya kelebihan dalam praktik, perawat di puskesmas nyuntik ditahan aparat..
19. Dr tjiptaning: perlakuan berbeda terhadap bidan dibandingkan perawat.. Perawat sejak 10 tahun yl. Sudah demo, bidan bahkan dokter skrg demo.
20. Ansori siregar (pks): belum ada sejarahnya amanat presiden ditambah substansi..
21. BREAK – LOBY-LOBY OLEH KEMENKES KE KOMISIIX
22. Raker dpr-pemerintah berikutnya 3 september 2013.. Ok twips, teruskan pengkawalan proses dan substansi ruu keperawatan…

mencermati hasil pembahasan RUU Keperawatan oleh Komisi IX DPR RI dan kemenkes, dapat disimpulkan :

1. sangat jelas bahwa kemenkes masih bersikukuh untuk memasukkan kata kebidanan dalam RUU keperawatan.

2. Kemekes menambahan 161 DIM (Daftar inventaris Masalah) terkait dengan rancangan yang terbaru versi kemenkes. hal ini tentu sangat berpotensi menghambat disahkannya RUU Keperawatan menjadi UU Keperawatan mengingat waktu dan kesempatan yang sudah sangat terbatas

3. pada point 17, Menkes memberikan STATEMEN KONTROVERSIAL dengan mengatakan bahwa Konsil kedokteran tidak ada dalam UU Kedokteran. Padahal sangat jelas sekali pada UU Kedokteran no 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran BAB III mengatur tentang konsil kedokteran. hal ini tentu sangat memalukan sekali bisa Menteri kesehatan yang berasal dari dokter sepertinyatidak pernahmembacaUU Kedokteran dan berani berbohong di depan anggota dewan..padahal disampingnya ada staf ahli menteri ; Prof Budi

Link download UU Praktik Kedokteran : http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-29-2004PraktikKedokteran.pdf

4. Semua fraksi di DPR sangat menginginkan RUU Keperawatan segera di sahkan menjadi UU Keperawatan.

Pada 3September 2013, DPR dan KEMENKES berencana mengadakan sidang kembali untuk membahas RUU keperawatan. semoga pemerintah mau legowo dengan RUU Keperawatan dan tidak terus memaksakan kehendaknya.

Ayo Kita kawal DPR untuk segeramengesahkan UU Keperawatan.

Hidupperawat..hidup rakyat indonesia

Salam Perjuangan !!
Sumber : inna-ppni.go.id


PENDAFTARAN CPNS LIPI 2013

Syarat CPNS LIPI
Syarat-syarat umum :
Warga Negara Republik Indonesia.
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Tidak Berkedudukan sebagai Calon Pegawai
Negeri / Pegawai Negeri di instansi lain.
Tidak berkedudukan sebagai anggota atau
pengurus partai politik.
Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri atau pegawai swasta.
Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain
yang ditentukan pemerintah.
Berkelakuan baik.
Sehat jasmani dan rohani.
Selain itu dikenakan juga beberapa syarat khusus
untuk CPNS LIPI :
Mempunyai kompetensi yang diperlukan.
Usia minimal 18 tahun. Usia setinggi-tingginya 30
tahun bagi pelamar berpendidikan S1; dan 35
tahun bagi pelamar berpendidikan S2, dan 40
tahun bagi pelamar S3. Batasan usia dihitung
berdasarkan rencana penetapan TMT CPNS
sesuai ketentuan Kementerian PAN dan RB yaitu
tanggal 1 Desember 2013.
Umur ijasah terakhir setinggi-tingginya 6 tahun.
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
dengan skala 4,00.
Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan :
Pada saat registrasi online :
Pasfoto.
Fotokopi ijasah pendidikan terakhir yang
dilegalisir.
Untuk proses penerimaan CPNS, dipersyaratkan
Ijasah Pendidikan terakhir, sedangkan Surat
Tanda Kelulusan TIDAK BERLAKU. Untuk pelamar
lulusan dari luar-negeri, diwajibkan melampirkan
Surat Keterangan Penyetaraan Ijasah dari Dikti -
Kemdikbud, atau Surat Keterangan telah
mengajukan permohonan Penyetaraan Ijasah.
Fotokopi transkrip nilai pendidikan terakhir yang
dilegalisir.
Berkas pasfoto dalam format JPEG dengan
ukuran kurang dari 30 KB. Sedangkan berkas
fotokopi ijasah dan transkrip dipindai menjadi
satu berkas dijital dalam format PDF dengan
ukuran kurang dari 500 KB.
Pada saat verifikasi fisik sebelum ujian tulis :
Kartu Peserta Ujian yang dicetak langsung dari
situs SIPC LIPI .
Fotokopi ijasah pendidikan terakhir yang
dilegalisir.
Fotokopi transkrip nilai pendidikan terakhir yang
dilegalisir.
KTP.
Berkas harus ditunjukkan pada petugas verifikator
di lokasi.
Pada saat ujian wawancara :
Kartu Peserta Ujian yang dicetak langsung dari
situs SIPC LIPI .
Fotokopi ijasah pendidikan terakhir yang
dilegalisir.
Fotokopi transkrip nilai pendidikan terakhir yang
dilegalisir.
KTP.
Tugas akhir / tesis / disertasi.
Selanjutnya baca di link di bawah ini :
Klik di sini…


Sejarah Penggunaan Istilah Ners di Indonesia

Mungkin banyak diantara sejawat perawat yang mengkritik tulisan ini. Disaat semua pada sibuk memperjuangkan tentang Rancangan Undang-Undang Keperawatan (RUU Keperawatan), ini malah membahas hal yang ‘tidak penting’, Tapi tidak masalah sebagai pembelajaran saja.

Istilah Ners pertama kali diberikan oleh para perawat di RS Jantung Harapan Kita pada tahun 1985, saat itu ketua Ikatan Perawat Kardiaovaskuler mengusulkan istilah ini. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi profesi menyepakati setelah mengkaji dan berkonsultasi dengan 2 ahli bahasa saat itu salah satunya adalah Prof. Suherman. Akhirnya disepakati istilah Ners ini sebagai sebutan profesi perawat yang diadopsi dari bahasa Inggris ‘Nurse’ yang di-Indonesia-kan menjadi Ners.

PPNI menolak jika dikatakan penggunaan istilah Ners merupakan keinginan PPNI atau sekelompok orang pendidikan keperawatan karena saat itu selain PPNI masih ada Konsorsium Pendidikan Kesehatan disingkat CHS dan sekarang menjadi Konsorsium Ilmu Kesehatan Indonesia (KIKI).

Dan sejak tahun 1989 sampai sekarang istilah Ners menjadi populer di kalangan perawat dan pendidikan Indonesia. Sejak saat itu disepakati penggunaan istilah Ners. Tapi saat itu tidak dijelaskan apakah yang disebut Ners itu khusus perawat sarjana saja (S.Kp) atau juga perawat diploma. Itu yang tidak saya ketahui dan sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Menurut kesepakatan dengan Prof. Suherman tadi istilah Ners sebagai ‘sebutan profesi perawat’, tidak disebutkan sebagai ‘sebutan lulusan sarjana keperawatan (S.Kp)’. Kalau ‘sebagai sebutan profesi perawat’ artinya sebagai sebutan untuk perawat secara umum tidak berdasarkan jenjang pendidikannya. Saat itu pendidikan keprofesian perawat (Ners) belum diterapkan.

Tahun 1985 dimulai pendidikan sarjana keperawatan di PSIK-FKUI, saat itu pendidikan akademik dan keprofesian masih terintegrasi menjadi satu, gelarnya SKp. Setelah tahun 1998 pendidikan akademik dan keprofesian dipisah, gelarnya S.Kep. dan Ns. (HPEQ Dikti, 2012).

Istilah Ners sudah melalui proses yang matang peralihan dari bahasa Inggris ‘Nurse’ menjadi Ners, sayangnya sampai saat ini istilah Ners belum masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia hal ini terkuak pada acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) PPNI dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Hadir juga waktu itu dari ahli Bahasa Indonesia dan prinsipnya tidak ada masalah tentang istilah Ners asal semua memang dipahami oleh kalangan profesi perawat.

Yang jadi pertanyaan adalah kenapa PPNI terkesan lambat dan tidak sigap mengantisipasi hal-hal yang sangat prinsip seperti itu. Atau mungkin masalah istilah ini dianggap tidak begitu penting. Padahal sejak tahun 1989 istilah Ners sudah disepakati sebagai sebutan profesi perawat, dan setelah 24 tahun istilah Ners belum juga masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Menurut pejabat PPNI, pihak PPNI sudah kembali menulis surat ke lembaga pusat Bahasa Indonesia agar istilah Ners dapat dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tujuannya supaya istilah Ners menjadi kosakata yang legal dalam bahasa Indonesia.

Pembahasan selanjutnya kita sepakati kita pakai acuan gelar S.Kep. dan Ns., bukan S.Kp. Perlu untuk kita ketahui apa definisi kata Ners yang diusulkan PPNI ke lembaga pusat Bahasa Indonesia, apakah definisinya disamakan dengan Perawat atau dibedakan. Hal ini penting karena untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah Ners. Kalau usulannya definisi Ners adalah sebutan untuk seseorang yang lulus pendidikan keprofesian bidang keperawatan, maka hal ini tidak akan menimbulkan kerancuan. Tapi kalau usulannya definisi Ners sama dengan definisi Perawat, maka akan menimbulkan kerancuan dan ‘kecemburuan’. Hal ini bisa terjadi lantaran gelar perawat diploma dibedakan dengan perawat sarjana.

Jika usulannya definisi Ners sama dengan perawat, maka perawat diploma akan protes mengapa gelar mereka Ahli Madya Keperawatan (AMd.Kep) sedangkan perawat sarjana gelarnya bukan S.Kep.Per (Sarjana Keperawatan.Perawat)? Atau jika dibalik mengapa perawat sarjana gelarnya S.Kep. dan Ners, perawat diploma gelarnya bukan AMd.Ners? Kalau artinya sama maka semua perawat apapun jenjang pendidikannya bisa disebut Ners. Perawat diploma disebut Ners Diploma atau Ners Vokasi, perawat sarjana disebut Ners Sarjana atau Ners Profesi. Jika usulannya definisi Ners berbeda dengan perawat, maka perawat diploma tidak akan protes, karena mereka bisa menerima dan memaklumi kalau mereka memang dibedakan dengan Ners.

Membedakan istilah Ners dan Perawat juga mengandung risiko, misalnya sekarang definisi Ners adalah lulusan pendidikan keprofesian di bidang keperawatan; definisi Perawat adalah lulusan pendidikan tinggi keperawatan; dan jika hal ini sudah masuk kamus besar bahasa Indonesia, lalu suatu saat nanti tiba-tiba ada peraturan perundang-undangan baru yang mengharuskan pendidikan akademik dan profesi terintegrasi kembali seperti dulu (S.Kep dan Ns. kembali menjadi S.Kp karena sudah tidak ada pendidikan keprofesian perawat lagi), maka definisi Ners tadi akan direvisi kembali. Lain halnya jika dari awal definisi Ners sama dengan Perawat maka tidak perlu direvisi.

Pergantian peraturan perundang-undangan bukan sesuatu hal yang mustahil karena undang-undang itu sifatnya tidak kekal, bisa direvisi kembali suatu saat nanti tergantung kepentingan penguasa, partai politik, dan perkembangan jaman.

Penulis: Suroso Wibowo (Nurse at RS Penyakit Tropik Infeksi Universitas)


Sampingan

PENERIMAAN CPNS MAHKAMAH AGUNG 2012

cpns mahkamah agung

PENGUMUMAN LOWONGAN

PENERIMAAN CPNS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

TAHUN ANGGARAN 2012

Calon Panitera Pengganti (CPP) CPNS Mahkamah Agung 2012

  • Calon Panitera Pengganti (CPP) Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
  • Lulusan Sarjana (S1) Fakultas Hukum
  • Calon Panitera Pengganti (CPP) Peradilan Agama
  • Lulusan Sarjana (S1) Fakultas Syari’ah atau Fakultas Hukum yang menguasai Hukum Islam (Ahwal Syakhshyiah, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Jinayah Siyasah, Mualamah, Ilmu Hukum)

Calon Jurusita (CJS)

  • Calon Jurusita (CJS) Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
  • Lulusan Sarjana (S1) Fakultas Hukum
  • Calon Jurusita (CJS) Peradilan Agama
  • Lulusan Sarjana (S1) Fakultas Syari’ah atau Fakultas Hukum yang menguasai Hukum Islam (Ahwal Syakhshyiah, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Jinayah Siyasah, Mualamah, Ilmu Hukum)

Syarat dan Ketentuan

  1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan RI
  2. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
  3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/ Anggota TNI/ Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
  4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang terikat perjanjian/ kontrak kerja dengan instansi lain.
  5. Tidak bersuami/ beristrikan seorang yang berkewarganegaraan asing atau tanpa kewarganegaraan.
  6. Sehat jasmani dan rohani.
  7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak bisa mengajukan usul mutasi/pindah sebelum memiliki masa kerja 5 (lima) tahun.
  8. Index Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol).
  9. Usia pada saat pendaftaran maksimal 35 tahun per 31 Desember 2012 (lahir setelah 30 November 1977)

Pengumuman Pendaftaran CPNS Mahkamah Agung 2012
Pendaftaran diumumkan secara resmi melalui website Mahkamah Agung RI (www.mahkamahagung.go.id), website masing-masing Dirjen pada 4 Lingkungan Peradilan, website dan papan Pengumuman pada tiap-tiap pengadilan tingkat banding di Seluruh NKRI
Daftar Nama pengadilan Tingkat Banding dan Alamatnya dapat dilihat pada link kedua dibawah ini. Pendaftaran diakses secara online melalui website yang tercantum pada link pertama berikut ini mulai 16 Juli s.d 28 Juli 2012

Pelaksanaan Ujian Praktek dan Seleksi Administrasi CPNS Mahkamah Agung 2012

  1. Ujian Praktek dan Tes Administrasi dilaksanakan mulai tanggal 6 Agustus s.d 10 Agustus 2012
  2. Peserta mengikuti Ujian Praktek dan Seleksi Administrasi sesuai dengan Lokasi seleksi Administrasi yang sudah dipilih oleh peserta yang bersangkutan dan tercantum pada dokumen pendaftaran.
  3. Peserta diwajibkan untuk memenuhi semua dokumen yang tecantum dalam persyaratan

Pelaksanaan Ujian Tulis CPNS Mahkamah Agung 2012  -  203

  1. Pelamar yang dinyatakan lulus Ujian Praktek dan Seleksi Administrasi (dibuktikan dengan nomor Ujian) dapat mengikuti Ujian Tulis pada 8 September 2012
  2. Data peserta dan tempat Ujian Tulis diumumkan pada tempat peserta mengikuti Ujian Praktek dan Seleksi Administrasi
  3. Ujian Tulis meliputi Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB). Cat: Bisa dilihat contoh soal ujiannya sebagai latihan di cpnsonline.com

Jika Anda berminat CPNS Mahkamah Agung 2012 silahkan daftarkan diri Anda pada link berikut ini (mulai 16 Juli s.d 28 Juli 2012). Daftar Nama Pengadilan Tingkat Banding dan Alamatnya dapat dilihat pada link kedua untuk peradilan masing-masing.

Informasi selengkapnya dapat dilihat link (CLICK) di bawah ini :

1. Persyaratan Pendaftaran CPNS Mahkamah Agung 2012

2. Daftar link Pengadilan Tinggi;

3.  Pendaftaran CPNS Online Mahkamah Agung


Lowongan Kerja Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo ( RSCM ) Jakarta

Rumah sakit dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM kembali membuka lowongan pekerjaan untuk puluhan profesi dan jabatan kerja pada Bulan Juni 2012. Lamaran dapat dikirim dalam periode waktu 10 hari (7 Juni – 18 Juni 2012. Selamat melamar. Semoga sukses dan berkah Amin.

Berkas Lamaran dikirim melalui pos ke Kotak Pos 1086 JKT 10430

SYARAT KHUSUS : Mampu berbahasa inggris (aktif), Mengoperasikan MS-Office/Access, Internet

SYARAT UMUM :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. FC KTP
  3. Pasfoto 3×4 (berwarna) 3 lbr
  4. Curriculum Vitae (Daftar Riwayat Hidup)
  5. Surat Keterangan Sehat asli dari Dokter Puskesmas atau Pemerintah
  6. FC Kartu Tanda Pencari Kerja yang dilegalisir
  7. FC Ijazah yang dilegalisir oleh yang berwenang
  8. Surat Pengalaman Kerja minimal 1 tahun di RS/ Bidangnya yang dilegalisir oleh yang berwenang
  9. FC Transkrip Nilai (IP) dilegalisir IPK > 2,5 jika Lulusan Universitas Akreditasi A
  10. FC Transkrip Nilai (IP) dilegalisir IPK > 3.0 jika Lulusan Universitas Akreditasi B
  11. FC SIP / SIB /SIK
  12. FC SKCK (POLRES) dilegalisir
  13. Sertifikat TOEFL atau Bahasa Inggris
  14. Sertifikat Komputer
  15. Sertifikat Kompetensi lainnya
  16. Umur Maksimal 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2012

Untuk jenis tenaga yang dibutuhkan bisa lihat di tabel ini :

Image

Sumber : http://www.rscm.co.id/index.php?bhs=in&id=LOW0000001


FUNGSI BEDONG PADA BAYI

Bedong (SWADDLING) adalah cara membungkus bayi dengan selimut yang bertujuan untuk memberikan rasa hangat dan nyaman. Sebenarnya, membedong atau swaddling sudah dilakukan sejak lama oleh orangtua-orangtua kita dulu. Di banyak daerah di kawasan asia, membedong bayi baru lahir merupakan tradisi turun temurun, bahkan diselimuti hal-hal mistis seperti untuk melindungi bayi dari gangguan roh jahat. Saat ini, dunia kedokteran pun sudah membuktikan manfaat bedong bagi bayi.
Isu tersebut bukanlah sekedar isapan jempol. Ada banyak mitos seputar bedong yang kemudian menggiring para orangtua hingga membuat kesalahan-kesalahan fatal dalam proses membedong. Salah satu yang paling sering didengar adalah bahwa membedong penting untuk meluruskan kaki bayi, sehingga saat ia besar nanti kakinya tidak bengkok. Padahal, kaki bengkok pada bayi baru lahir adalah wajar. Mengingat selama di dalam rahim, ia seringkali berada pada posisi meringkuk, terutama di bulan-bulan terakhir ketika ruang di dalam rahim tak lagi luas bagi tubuhnya yang kian membesar. Kaki yang bengkok ini perlahan-lahan akan lurus dengan sendirinya seiring ia bertambah dewasa.
Mitos tersebut akhirnya membuat bayi-bayi dibedong dengan sangat ketat hingga tak bisa bergerak. Padahal bedong yang terlalu ketat meningkatkan resiko SIDS atau Sudden Infant Death Syndrom pada bayi. Karena bedong yang terlalu ketat membuat proses bernapas bayi terganggu. Selain itu, perkembangan motorik bayi juga bisa terhambat mengingat ia terikat hingga tidak dapat bergerak. Membedong dengan memaksa kaki bayi lurus juga beresiko bayi menderita hip dysplasia atau keadaan di mana formasi soket panggul bayi tidak normal.
Namun, selama bedong bayi tidak mengikatnya dengan ketat, melainkan hanya membungkusnya agar hangat, bedong memiliki banyak manfaat.
Selain pelukan, bedong adalah ‘replika’ yang paling mampu memberikan suasana mirip dengan saat ia masih di dalam rahim ibu. Di bulan pertama kehadirannya di dunia, bayi masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka tak heran kalau bayi cenderung rewel. Dengan bedong, bayi mendapatkan perasaan hangat, terlindungi dan terdekap layaknya di dalam rahim ibu. Bedong juga membantu bayi agar tidak terganggu dengan startle/moro reflex nya sendiri (reflek menghentakkan seluruh badan seperti sedang kaget). Dengan bedong, bayi juga tidak dapat mencakar mukanya, sesuatu yang sering kali dilakukan bayi baru lahir karena belum mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Karena itu bedong membantu bayi lebih tenang, lebih mudah tertidur, dan tidurnya pun menjadi lebih nyenyak.
Tetapi perlu diingat, tidak semua bayi senang dibedong. Jika bayi Anda malah rewel ketika dibedong, jangan dipaksakan. Bedong bertujuan untuk memberi kenyamanan, jika bayi tidak merasa nyaman, maka bedong menjadi tidak perlu. Saat cuaca panas juga sangat tidak disarankan untuk membedong bayi. Keadaan overheat bagi bayi bisa mengganggu sistem pernapasannya.
Tak selamanya pula bayi butuh dibedong. Biasanya para orangtua berhenti membedong bayi di usia 1-2 bulan. Pada usia tersebut, bayi mulai banyak bergerak, dan bedong bisa menggangu gerakannya. Beberapa bayi juga mulai berguling ke samping di usia 2 bulan. Berguling dalam posisi masih dibedong akan sangat berbahaya bagi bayi.
Bayi yang sudah tidak mengalami startle/moro reflex juga sudah tak perlu dibedong. Itu menandakan bayi sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Penelitian juga menyebutkan bahwa membedong bayi di usia dua bulan ke atas tidak memberikan manfaat signifikan untuk meredakan tangisnya.
Tetapi, di sisi lain, ada beberapa bayi yang justru menjadi kecanduan bedong dan sulit tidur tanpa dibedong. Seiring usianya bertambah besar, longgarkan bedongnya, hingga perlahan-lahan benar-benar longgar dan bisa berhenti digunakan tanpa ia sadari.
Sumber : http://mybabybtw.com


Pengumuman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Tahun 2012 M/1433 H

  1. Berdasarkan SK Menkes No : HK.03.01/XIV/SK/024/2012 tentang Tim Rekrutmen Calon Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Tahun 2012, Kementerian Kesehatan membuka rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 2012
  2. Rekrutmen PKHI Tahun 2012 Kementerian Kesehatan sama sekali TIDAK DIPUNGUT BIAYA. Kementerian Kesehatan tidak bertanggung jawab atas pungutan oleh Oknum yang mengatasnamakan K ementerian Kesehatan atau Panitia Rekrutmen sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah kelulusan sebagai Petugas
  3. System Rekrutmen PKHI Tahun 2012 berbeda dengan system rekrutmen di tahun – tahun yang lalu. System tahun ini dirancang lebih ketat dan selektif.
  4. Dokumen pendaftar harus dikirimkan melalui PO BOX yang telah ditentukan, Dokumen tanpa cap Pos (PO BOX) dinyatakan tidak valid
  5. Ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan peminatan petugas dinyatakan tidak valid
  6. Pendaftar yang melakukan Registrasi lebih dari satu kali dinyatakan tidak valid
  7. Seluruh peserta latih PKHI (TKHI/PPIH) akan dilakukan test psikometri oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) pada saat pelatihan Kompetensi/Integrasi yang akan menjadi salah satu persyaratan kelulusan sebagai calon Petugas Kesehatan Haji.

 
Untuk pendaftaran registrasi online KLIK DISINI


Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan PPNI

Hari Rabu Tgl 16 November 2011, Persatuan Perawat Nasional Indonesia telah diundang dan diminta masukan oleh Komisi IX DPR RI dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI. Komisi IX Memang merupakan Komisi yang mengurusi salah satunnya adalah masalah kesehatan. RDP Dilakukan Pukul 10-13.00 WIB dan dipimpin lansung oleh Ketua Komisi IX dan juga Ketua Panja Pembahasan RUU Keperawatan: Ibu Ciptaning.

 

Pada RDP ini Membahas tentang RUU Keperawatan yang akan dibahas oleh Dewan pada Desember-Januari mendatang, sebelum membahas tentang RUU Keperawatan dan mengesahkan RUU Keperawatan menjadi UU Keperawatan, maka Komisi IX DPR RI Mencari masukan dan pandangan Umum berkaitan dengan perlunya UU Keperawatan di Indonesia.

 

PPNI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Perawat di Indonesia dan juga sebagai penyambung aspirasi perawat (Anggota PPNI) untuk memperjuangkan bahwa Indonesia harus mempunyai suatu aturan yang jelas berkaitan dengan keperawatan dan aturan tersebut harus berupa Undang-Undang Keperawatan, layaknya diberbagai negara telah memiliki UU Keperawatan (Nursing Act). Oleh karena itu Komisi IX untuk pertama kalinya mengundang secara syah PPNI Untuk mendapatkan masukan yang berimbang tentang RUU Keperawatan yang selama ini menjadi konsent PPNI dan DPR RI.

Pada acara RDP tersebut dapat digambarkan bahwa semua anggota dewan terutama Komisi IX dan Juga Panja yang selama ini membahas tentang RUU Keperawatan telah sepakat dan bersetuju untuk dapat membahas dan meneruskan dan meneruskan menjadi UU Keperawatan. tentunya masih harus banyak perbaikan didalam isi RUU Keperawatan tersebut.

Ketua Komisi IX sekaligus ketua Panja pembahasan RUU Keperawatan yaitu Ibu Ciptaning dan anggota dewan yang lain telah sepakat bahwa pentingnya UU Keperawatan untuk dibahas dan disyahkan dengan tujuan memberikan aturan yang jelas, dan menjamin mutu pelayanan kesehatan terutama pelayanan keperawatan di Indonesia sehingga masyarakat terutama perawat sebagai pemberi pelayanan dan Masyarakat (Pasien) mendapatkan perlindungan hukum atas kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat.

RDP Ini merupakan langkah awal dan Komisi IX akan mencari masukan secara berimbang baik dari profesi lain, nara sumber lain dan masyarakat lansung berkaitan dengan RUU Keperawatan sebelum memasuki sidang paripurna DPR dan mensyahkan menjadi UU Keperawatan.

RDP Merupakan salah satu proses panjang yang harus dilalui sebelum pembahasan dalam mensyahkan Undang-Undang. untuk itu PPNI Pusat sebagai Organisasi Profesi induk dari PPNI yang ada didaerah menghimbau dan mengingatkan bahwa sesuai Hasil RAKERNAS PPNI Tgl 28 Agustus 2011 lalu untuk tetap menjaga komitmen dan juga kontribusi dari daerah(PPNI Propinsi) untuk sama-sama mengkawal RUU Keperawatan menjadi UU Keperawatan secara sistematis, terukur dan sesuai harapan masyarakat.

Akhirnya RDP selanjutnya selama bulan Desember akan dilanjutkan dengan mendengar masukan dari Para Ahli diluar Profesi Keperawatan…dan bahan hasil RDP akan menjadi masukan dalam penyusunan dan pembahasan RUU Keperawatan menjadi UU Keperawatan pada persidangan Januari 2012. Tentunya Kita Warga Perawat Indonesia dan Khususnya melalui Organisasi Profesi PPNI memang harus bersabar untuk mendapatkan perlindungan secara jelas dan baik dalam pelayanan kepada masyarakat, di tatanan aturan tertinggi yaitu UU Keperawatan.

Sumber : http://www.inna-ppni.or.id

 


Tabel Kenaikan Uang Makan dan Uang Lembur PNS Th 2012

Tanpa banyak publikasi Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA. 2012 sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran K/L tahun anggaran yang akan datang (2012). Semua penghitungan didasarkan pada harga satuan, tarif dan indeks yang ada dalam peraturan ini. Ada perbedaan istilah dengan Standar Biaya yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dulu dikenal Standar Biaya Umum (SBU) sekarang dengan adanya PMK ini diganti dengan Standard Biaya Masukan (SBM), sedangkan Standar Biaya Khusus berubah menjadi Standar Biaya Keluaran.

Salah satu perubahan yang menonjol adalah adanya kenaikan uang makan dan uang lembur serta uang makan lembur. Selain itu satuan uang makan dan uang makan lembur ditentukan berdasarkan Golongan PNS, sebelumnya uang makan semua PNS ditentukan sebesar Rp 20.000 tanpa melihat golongannya.

Besaran kenaikan Uang Makan, Uang lembur dan Uang Makan Lembur dilihat dalam tabel dibawah ini: (lebih…)


Uang Makan bagi PNS

Membahas uang makan PNS memang selalu menarik, karena terkait langsung dengan urusan perut.Karena berdasarkan PMK No. 110/PMK.05/2010 tentang pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi PNS pasal 2 ayat (1), uang makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di Kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan. Sehingga tidak dibatasi hanya 22 (dua puluh dua) hari sebagaimana PMK sebelumnya. Jadi disamping tarifnya naik, jumlah harinya juga bisa lebih banyak, terutama bagi Satuan Kerja yang masuk kantor 6 hari dalam seminggu.

Download PMK No. 110/PMK.05/2010


Sekilas Paparan Penghasilan PNS

HAi para pns inilah hakmu, tapi jangan lupa first tunaikan amanah kewajibanmu…………………!!!

Gaji Pokok menurut Lampiran PP 11 Tahun 2011

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/pns/PP11-2011Lampiran.pdf

Tunjangan Keluarga menurut Kepres No. 17 tahun 2000

http://www.beacukai.go.id/library/data/kepres1700.pdf

Tunjangan Pangan/Beras menurut PerDirjen No. 67/PB/2010

http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peraturan/per_67_pb_2010.pdf

Uang makan dan lembur menurut Standar Biaya Umum (SBU) 2011

http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK%20100%20-%202010%20-%20SBU%202010_3.pdf

Uang makan PNS Rp 20.000

uang makan lembur Rp. 20.000,

uang lembur PNS

Gol I Rp.7.000

Gol II Rp.9.000

Gol III Rp.11.000

Gol IV Rp.13.000

Tunjangan Hari Tua dan Pemelihara Kesehatan menurut PP no.25 tahun 1981

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1981/25TAHUN~1981PP.htm

Tunjangan Pensiun menurut Lampiran PP 14 Tahun 2011

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP14-2011Lampiran1-8.pdf

Tunjangan cacat, bantuan kematian, uang duka dan biaya kematian terdapat di PP 12 tahun 1981

http://www.jdih.bpk.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=40&func=fileinfo&id=1364

 


UU Keperawatan Solusi Masalah TKI di Kuwait

JAKARTA – Para wakil rakyat di Senayan sudah sejak lama mengetahui persoalan legalitas perawat Indonesia di luar negeri, terutama di Kuwait. Oleh sebab itu mereka sudah merumuskan landasan hukum sebagai solusi masalah tersebut.

“Kami harapkan soal itu akan diatur dalam UU Keperawatan. Sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Tapi belum dibahas,” ungkap anggota Komisi Kesehatan dan Tenaga Kerja DPR dr Karolin kepada okezone di Jakarta, Senin (19/4/2011).

Politisi PDIP itu mengungkapkan persoalan legalitas perawat Indonesia di luar negeri telah terjadi sejak lama. Namun belum ada solusinya. Para perawat tersebut tak diakui kemampuannya karena tak memiliki bukti legalitas hitam di atas putih. “Mereka dianggap asisten perawat, karena tak diakui kemampuannya,” bebernya.

Ratusan perawat asal Indonesia di Kuwait tersandung persoalan verifikasi ijazah, mereka pun dianggap sebagai perawat ilegal. Banyak di antara mereka yang sudah dinonaktifkan sebagai perawat karena ijazah mereka dinilai tak berlaku karena dikeluarkan Akademi atau Perguruan Tinggi yang tak tercatat di Pusat Diknakes Kemenkes Republik Indonesia.

“Selain itu, karena kesalahan pemerintah Indonesia dalam menjawab surat diplomatik antar negara maka perawat Indonesia terancam. Tak hanya itu, lambannya respons pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini,” tulis pembaca okezone, Adityawarman, Senin (19/4/2011).

Dikatakannya, saat ini banyak perawat Indonesia yang dinonaktifkan, tidak digaji serta tidak bisa kembali ke Indonesia. “Kemungkinan besar para perawat tersebut juga terancam pidana karena dianggap memalsukan ijasah,” kata pembaca tersebut.

Permasalahan ijazah yang dianggap ilegal sebenarnya telah mencuat sejak awal Januari 2011. Melalui sejumlah jejaring sosial, perawat-perawat di Kuwait telah mengeluhkan permasalahan tersebut.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2011/04/19/337/447688/uu-keperawatan-solusi-masalah-tki-di-kuwait


Dua Perawat Dikriminalisasi, Salah UU?

Belum tuntas Misran, mantri perawat asal Kalimantan Timur menanti fatwa Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan pasal dari Undang-Undang Kesehatan 2009 yang menjerat dirinya ke dalam penjara, kini Irfan Wahyudi, mantri perawat asal Situbondo, juga tersandung kasus serupa. Karena memberi pertolongan medis, Irfan ditangkap polisi.

Ledia Hanifa, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi Kesehatan, Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, justru menilai kesalahan bukan pada undang-undang yang dibuat DPR.

“Persoalan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata di negeri ini, serta tidak adanya landasan yang memberi kepastian dan payung hukum bagi tenaga perawat atau mantri menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Ledia kepada VIVAnews.com di Jakarta, Jumat 14 Januari 2011.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu lalu menjabarkan keprihatinannya. Kalau sekadar mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, ratusan ribu perawat atau mantri bisa terpidana. Karena, pertama, mereka dianggap tidak memiliki wewenang memberi bantuan medis langsung pada pasien.

Tetapi, di sisi lain, menolak memberi bantuan medis pada situasi kedaruratan juga bisa dipidana. Kedua, wewenang memberi bantuan medis hanya pada dokter, sedangkan faktanya di Indonesia hampir separuh Puskesmas kekurangan atau malah tidak punya dokter sama sekali.

“Ini kan seperti memakan buah simalakama. Tidak menolong pasien bisa terpidana, tapi menolong pasien juga bisa terpidana. Lantas bagaimana masyarakat kita yang jumlahnya jauh lebih banyak tinggal di perdesaan dan tempat terpencil akan mendapat haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan?” kata Ledia yang terpilih dari daerah pemilihan Kota Bandung dan Cimahi ini.

Karena itu, Ledia menegaskan kembali bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk segera membenahi sistem penataan tenaga kesehatan di negeri ini.

“Pendistribusian tenaga kesehatan, baik itu dokter, dokter spesialis, apoteker, perawat, bidan, dan ahli gizi, harus merata sampai ke semua pelosok negeri. Begitu juga RUU Keperawatan harus segera disahkan menjadi undang-undang,” tuturnya.

Ledia lantas menjelaskan mengapa RUU Keperawatan menjadi penting untuk segera disahkan adalah karena para perawat yang merupakan ujung tombak tenaga kesehatan yang paling banyak dan sering bersentuhan dengan pasien membutuhkan kepastian dan payung hukum saat menjalankan profesi mereka.

Adanya undang-undang akan memberikan batasan jelas pada hak dan kewajiban profesi mereka, sekaligus juga akan meningkatkan profesionalisme para perawat karena akan mengatur pula urusan mengenai keseragaman kompetensi dan sertifikasi.

“Dengan penataan sistem tenaga kesehatan yang lebih baik, pendistribusian tenaga kesehatan yang lebih merata dan pengesahan RUU Keperawatan, kita berharap tak akan muncul kriminalisasi tenaga kesehatan lain yang sesungguhnya akan merugikan masyarakat sendiri,” kata Ledia. (art)
• VIVAnews


Usai Misran, Mantri Desa di Situbondo Ditangkap Polisi

Masih ingat kasus Misran, mantri desa pedalaman Kalimantan yang dipenjara karena menolong pasien? Kini, kasus serupa menimpa juga terhadap Irfan Wahyudi, (36), mantri di desa Trebungan, Mangaran, Situbondo, Jawa Timur.

Akibat pemberlakuan UU Kesehatan, Irfan Hidayat ditangkap polisi dan kini siap-siap meringkuk di penjara.

“Irfan ditangkap pada Rabu 8 Desember 2010. Barang buktinya obat silomidia dan vitamin ,” kata Ketua Persatuan Perawat Situbondo, Imam Hidayat, saat berbincang-bincang dengan detikcom, Kamis,
(13/1/2010).

Irfan ditangkap di rumahnya, Desa Triwungun, Kecamatan Mangaran, Situbondo. Dia didatangi oleh anggota polisi dari Polres Situbondo. Lantas, digiringlah Irfan ke Mapolres Situbondo dan dilakukan pemberkasan berita acara pemeriksaan.

“Dia dituduh melanggar pasal 108 UU Kesehatan. Dalam UU tersebut, yang berwenang memberikan pengobatan hanya dokter,” ujar Imam.

Jelang malam, para perawat meminta polisi untuk tidak menahan Irfan. Permintaan tersebut dipenuhi namun proses hukum jalan terus. Alhasil, Irfan yang telah menggeluti profesi mantri desa lebih dari 10 tahun kini harap-harap cemas karena bui mengancam di depan mata.

“Saat ini berkasnya tinggal dimasukkan ke pengadilan,” tutur Imam.

Adapun untuk kasus yang menimpa mantri desa Misran sendiri bermula ketika hakim PN Tenggarong menghukum 3 bulan penjara, denda Rp 2 juta rupiah subsider 1 bulan pada 19 November 2009. Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan UU 36/ 2009 tentang Kesehatan pasal 82 (1) huruf D jo Pasal 63 (1) UU No 32/1992 tentang Kesehatan yaitu Mirsam tak punya kewenangan memberikan pertolongan layaknya dokter.

Putusan ini lalu dikuatkan oleh PT Samarinda, beberapa waktu setelah itu. Akibat putusan pengadilan ini, 8 mantri memohon keadilan ke MK karena merasa dikriminalisasikan oleh UU Kesehatan.

Sumber : http://www.detiknews.com


KEMBALIKAN RUU KEPERAWATAN DALAM PROGLESNAS 2011

Term Of Reference

Perawat adalah salah satu tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Perawat sebagai tenaga kesehatan dengan proporsi terbesar (60%) dan berada di garis terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan selama 24 jam secara terus menerus memberikan pelayanan kepada masyarakat di setiap sudut pelosok negri ini. Namun keikhlasan perawat dalam mengabdikan diri pada bangsa ternyata belum juga dipandang penting oleh pemerintah. Buktinya, sampai hari ini pemerintah tidak menunjukkan itikad baik untuk memberi perlindungan hukum pada profesi perawat.

Perjuangan panjang perawat Indonesia untuk mendapatkan payung hukum lewat UU Keperawatan sebagaimana lazimnya negara lain terkesan terus dihambat. Bagaimana tidak? Pada awalnya RUU Keperawatan sudah menjadi prioritas no. urut 160 dalam Proglesnas 2004, no. urut 26 pada Proglesnas 2009 dan akhirnya menjadi inisiatif DPR menjadi no. urut 18 tahun 2010. Tapi yang mengejutkan, setelah sekalipun menjadi inisiatif DPR ternyata kebiasaan melenyapkan sesuatu yang sudah disepakati terjadi di DPR pada Sidang Paripurna 12 Oktober 2010 yang semena mena menunda usulan Baleg: justru memasukkan RUU NAKES yang bak siluman menggantikan RUU Keperawatan yang sudah diinisiasi selama ini oleh DPR. Akhirnya, RUU Tenaga Kesehatan menggusur RUU Keperawatan. Sampai hari ini, RUU Keperawatan masih didepak dari Baleg. Kenapa bisa terjadi? Apa sebenarnya alasan serta keinginan DPR dan pemerintah belum juga menggolkan RUU Keperawatan?. Belum cukupkah negara kita menjadi negara sisa bersanding dengan Laos dan Timor Leste (apa iya dua ini aja atau Vietnam masih, trus timor leste perlu disebutJ) yang belum punya UU Keperawatan (Nurses Act )? Bukankah kewajiban yuridis negara menyediakan pengaturan yang kuat untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat dengan profesionalitas dan akuntabilitas perawat? Sudah sepatutnya negara membuat pengaturan yang kuat untuk melindungi masyarakat dari pelayanan perawat yang buruk dan tidak bertanggung jawab, yang sekaligus melindungi para pemberi pelayanan pada masyakat dengan tidak terbatas pada kondisi geografi dan strata sosial ekonomi serta berada pada semua seting pelayanan kesehatan. Namun disisi lain, tidak ada pengaturan yang kuat untuk menjamin kompetensi dan kualitas asuhan yang diberikan dan perlindungan dalam melayani masyarakat selama ini.

Mungkinkah negara ini perlu menunggu korban-korban perawat lainnya masuk ke sel penjara layaknya kasus Misran yang pernah hangat hingga dibawa ke Mahkamah Konstitusi bulan Mei 2010 lalu? Kasus Perawat Misran di Kalimantan Timur adalah fakta tak terbantahkan betapa akan terancamnya pelayanan kesehatan pada daerah-daerah terpencil bila perawat selalui dihantui oleh resiko masalah hukum karena tidak ada pengaturan UU untuk perawat tersendiri. Kerap terjadi situasi darurat di daerah-daerah di mana tidak terdapat dokter dan proses rujukan pasien ke rumah sakit karena terkendala faktor geografis, biaya, jarak, dan ketersediaan sarana transportasi, tenaga keperawatan terpaksa dituntut bak buah simalakama karena harus memberikan obat-obat yang termasuk daftar G untuk menyelamatkan pasien. Padahal, UU Kesehatan tak membolehkannya, tapi disisi lain,bila membiarkan pasien terlantar perawat pun terjerat hukum.

Sampai kemarin, kami perawat Indonesia sudah cukup bersabar…tapi hari ini, demi masyarakat yang selalu menjadi penguat perawat dalam menjalankan pengabdian tulusnya dan demi rekan sejawat yang ikhlas mengabdi di persada negeri selama ini, kami menuntut pemerintah dan DPR untuk mengembalikan RUU Keperawatan dalam proglesnas 2011 dan menyerukan seluruh perawat Indonesia untuk bergerak mengantarkan kembali RUU Keperawatan.

PRESS RELEASE

JANGAN ADA PERMAINAN LAGI

KEMBALIKAN RUU KEPERAWATAN DALAM PROGLESNAS 2011

Jakarta, 2 Nopember 2010, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyatakan kekecewaan yang sangat dalam terhadap sikap yang ditunjukkan oleh DPR dan Pemerintah yang sampai hari ini tidak menunjukkan dukungan terhadap hadirnya RUU Keperawatan di negri ini. Kami menyatakan sikap sebagai berikut:

Mendesak DPR bersama Pemerintah untuk mengembalikan RUU Keperawatan dalam Prolegnas 2011
Menolak jika RUU Keperawatan digeser dalam RUU Tenaga Kesehatan . Keberadaan RUU Nakes inisiasi pemerintah yang ‘muncul bak siluman’ pada rapat paripurna Oktober lalu menunjukkan ketidakadilan pada profesi perawat yang padahal selama ini menjadi ujung tombak pemerintah dalam melayani masyarakat
DPR dan Pemerintah sepatutnya meminta maaf pada seluruh perawat Indonesia atas sikap yang tidak adil dan terkesan tidak melindungi perawat. Lebih khusus terkait dengan kasus Misran lalu, yaitu perawat yang bertugas di daerah terpencil dimana tidak ada tenaga dokter dan apoteker sehingga memaksa perawat untuk melakukan tindakan diluar wewenang seperti dalam pemberian obat demi keselamatan pasien. Jangan sampai korban nyawa dari masyarakat kita sebagaimana yang telah terjadi di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur tak menjadi suatu harga dan terabaikan begitu saja.
Negara seharusnya berterima kasih terhadap kesediaan para tenaga perawat untuk mau mengabdikan diri membantu masyarakat di daerah terpencil, terdalam dan kepulauan sesuai dengan program yang dibuat sendiri oleh pemerintah, bahkan dalam kondisi tertentu melakukan pekerjaan yang bukan wewenangnya dimana tenaga kesehatan lain tidak tersedia dan bersedia.
DPR seharusnya berkonsentrasi untuk membahas justru substansi RUU Keperawatan dan segera mensahkannya menjadi UU Keperawatan, mengingat perawat adalah profesi mandiri yang memerlukan kepastian hukum dalam menjalankan praktik profesinya serta untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar mendapatkan pelayanan sesuai standar praktik sebagaimana negara lain yang telah mempunyai Nurses Act.
Sikap perawat Indonesia terhadap RUU Nakes adalah sangat mendukung selama mengatur hal-hal umum terkait tenaga kesehatan di Indonesia namun untuk hal terkait pengaturan profesi perawat harus diatur dengan sebuah regulasi yang kuat yaitu UU Keperawatan yang secara akademik dan politik mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga diprioritaskan di tahun 2010.
Kami menyerukan kepada seluruh perawat Indonesia untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan discipline ilmu dan kode etik profesi, namun bila RUU Keperawatan tetap tidak menjadi Prioritas maka kami akan melakukan MOGOK NASIONAL dalam pelayanan Kesehatan.

Semoga pengabdian perawat selama ini tidak membuat DPR dan pemerintah lupa akan perlindungan hukum terhadap ujung tombak pelayanan kesehatan di negri ini. Atau Semoga pengabdian perawat selama ini tidak dikhianati oleh penyelenggara negara. Hormat dan terimakasih kami sampaikan pada rekan sejawat di seluruh pelosok Indonesia yang telah bersedia dan bekerja tanpa pamrih selama ini. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terimakasih atas dukungan yang diberikan selama ini. Kami akan tetap dan selalu berusaha memberikan upaya terbaik untuk membangun negara.

Contact Person : Harif Fadhillah, Ketua Satgas RUU Keperawatan PPNI 08161435752
Sumber : http://perawatonline.com


RUU Keperawatan Didesak Jadi Prioritas

Para perawat mendesak agar Rancangan Undang-Undang Keperawatan menjadi prioritas dan dibahas. Rancangan Undang Undang Keperawatan telah masuk pada urutan ke-18 dalam Program Legislasi Nasional 2010. Namun, hingga akhir tahun, Rancangan Undang-Undang Keperawatan belum pernah dibahas.

Ketua Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Dewi Irawati, lewat siaran persnya, mengungkapkan, pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan itu sangat penting bagi kesehatan masyarakat dan para perawat mendesak agar RUU Keperawatan tetap dimasukkan sebagai agenda prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2011. Ratusan perawat berdemonstrasi ke DPR untuk meminta agar RUU Keperawatan segera dibahas Senin, 6 Desember 2010.

Guru Besar Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia sekaligus mantan Ketua PPNI Prof Achir Yani Syuhaimie Hamid yang memperjuangkan adanya RUU Keperawatan, Selasa (7/12), mengatakan, keperawatan sebagai suatu profesi harus diatur secara utuh. Sekitar 60 persen tenaga kesehatan ialah perawat dan perawat merupakan sebuah profesi.

”Keperawatan tidak dapat diatur hanya sebagai aksesori dalam peraturan terkait tenaga kesehatan, melainkan perlu secara khusus. Pengaturan keperawatan tersebut tidak hanya praktik, tetapi juga pendidikan, penelitian, dan pengembangan keilmuan. Profesi keperawatan berbeda dari tenaga kesehatan lainnya lantaran sudah ada standar praktik, kode etik, dan sistem pendidikan tinggi keperawatan hingga program doktor,” ujarnya.

Dia melihat, para perawat kerap kali terpaksa bekerja tanpa dasar hukum. Keberadaan RUU Keperawatan dapat mengatur hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan tertentu.

”Masyarakat sangat rawan oleh intervensi perawat yang tidak teruji kompetensinya. Undang-undang itu dapat diikuti pembentukan konsil yang akan mengatur uji kompetensi, sertifikasi, dan registrasi perawat,” ujarnya.

Dewi menyatakan, ketersediaan perawat yang kompeten dan berdedikasi penting untuk memberikan pelayanan kesehatan esensial hingga ke pelosok daerah terpencil dan perbatasan. Perawat dapat mencegah kematian, menurunkan angka penyakit, dan meminimalkan angka kecacatan. Dalam banyak situasi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, perawat menjadi garda terdepan. (INE)

Sumber : http://health.kompas.com


PENGUMUMAN KELULUSAN PENERIMAAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010


FPKS Tidak Terima RUU Keperawatan Dibuang dari Prolegnas 2010

Fraksi PKS menyayangkan tidak masuknya RUU Keperawatan didalam Program Legislasi Nasional 2010. Demikian salah satu pendapat anggota komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Ansory Siregar saat sidang Paripurna DPR RI, Selasa (12/10).

“Sungguh aneh dan janggal bila Baleg DPR RI menerima bergitu saja usulan pimpinan Komisi IX DPR RI yang meminta bahwa RUU Keperawatan untuk diganti dengan RUU Tenaga Medis,” ungkap Ansory Siregar.

Ansory memaparkan ada kejanggalan pada proses pengajuan, Kejanggalan pertama, Berdasarkan surat pimpinan Komisi IX ke Badan Legislatif dengan nomor surat: 07/KOM.IX/MP.I/VIII/2010 tanggal 30 agustus 2010, yang isinya sebagai berikut: berdasar hasil keputusan rapat komisi IX DPR RI tgl 25 agustus 2010, telah disepakati RUU tentang Tenaga kesehatan dan RUU tentang perubahan atas UU no.39 thn 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri akan dibahas pada tahun sidang 2010 – 2011, dan menjadi RUU prioritas pada tahun 2010.

”Kenapa RUU Keperawatan tidak masuk dalam Prolegnas 2010? Padahal RUU keperawatan sejak 2009 & 2010 sudah menjadi prioritas Prolegnas dan belum dibahas oleh DPR RI dan menjadi hutang DPR RI pada masyarakat. Kenapa tiba-tiba RUU Tentang Tenaga Kesehatan (nakes) menjadi begitu penting?” tanya Ansory.

Kejanggalan kedua, surat balasan dari Baleg DPR RI bernomor 108/Baleg/DPR RI/IX/2010, tanggal 23 September 2010, Baleg menyetujui RUU Tenaga Kesehatan menjadi prioritas prolegnas 2010 dengan menggeser RUU keperawatan. Namun di surat yang sama, Baleg meminta RUU perubahan atas UU No.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri menjadi garapan Baleg DPR dan bukan menjadi garapan komisi IX DPR RI. ”Anda bayangkan sungguh aneh sekali mereka-mereka ini,” ungkap ansory.

Menurut Anggota DPR asal Sumut II ini, Baleg dan Pimpinan Komisi IX memperebutkan RUU tentang perubahan atas UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri.

Kejanggalan ketiga, lanjut Ansory, Baleg bersama Menteri Hukum dan HAM pada 29 september 2010 telah memutuskan penggantian 3 RUU dalam daftar Program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2010. Pada saat itulah, RUU keperawatan yang masuk dalam No urut 18 dalam Prolegnas 2010 di ”Gusur”oleh RUU Tenaga Kesehatan.

”Tindakan Baleg kurang tepat dan tidak dapat dibenarkan, ada indikasi permainan dibelakang oleh oknum. Jelas ini melecehkan hak inisiatif anggota DPR RI, karena RUU keperawatan merupakan RUU hak inisiatif anggota DPR RI sejak periode yang lalu. Atas dasar apa Baleg bersikap demikian? Kenapa tidak terlebih dahulu dibahas dengan anggota komisi IX?” ungkap ansory dengan geram.

”Melalui rapat paripurna DPR RI, saya ungkap hal ini ke pimpinan dan meminta pimpinan untuk tidak mensahkan usulan Baleg tersebut, demi keadilan bagi masyarakat luas,” pungkas Ansory.

Munculnya RUU Tenaga Kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR dinilai adanya ketidaktertiban anggota DPR dalam membahas RUU yang sudah diatur dalam Prolegnas.

“Itu tidak tertib,” kata Ketua MK, Mahfud MD saat ditemui wartawan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (15/10).

Mantan anggota DPR komisi III tersebut mengatakan, pembahasan RUU seharusnya sesuai dengan Prolegnas. Jika hal tersebut mendesak harus tetap mengikuti asal memiliki empat alasan.

“Pertama, kalau Perppu, meski tidak di Prolegnas tetap harus dibahas. Kedua, karena ada perjanjian internasional yg harus diratifikasi, itu boleh masuk,” jelasnya.
Selain itu, pembahasan RUU yang tidak masuk Prolegnas harus dilihat urgensinya.

“Karena ada putusan MK yang menyebabkan adanya kekosongan hukum. Maka itu bisa, seperti dulu UU pemerintahan yang membolehkan calon independen kan tidak ada di Prolegnas tapi karena MK memutuskan harus ada maka harus dibahas. Keempat, ada kejadian yang luar biasa yang urgensinya harus diatur dalam UU,” paparnya.

Oleh karena itu, jika tidak memenuhi empat syarat tersebut, tidak dapat dibenarkan.
“Menurut Ketentuan kalau tidak masuk Prolegnas tidak boleh,” pungkasnya.

Diketahui, RUU Tenaga Kesehatan hadir dalam Rapat Paripurna yang sempat menggusur RUU Keperawatan. Akibatnya rapat tersebut gagal untuk mengesahkan revisi program legislasi nasional (prolegnas) RUU prioritas yang disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Sumber: primaironline/http://djpp.depkumham.go.id
Sumber : http://www.dpr.go.id


BUALAN ANTAH BERANTAH

Lihatlah tingkah mereka
Mengais, merogoh kocek negeri kaya tapi miskin
Yang berhutang, tak habis jual pulau katanya
Halal dan haram tiada tau beda

Tak lihatkah mereka
Anak terlunta mencari makan di pinggir jalan
Berpeluh darah mengisi perut yang kosong
Generasi penerus peminta-minta

Belum puas kan yang kau dapat
Berderet fasilitas yang didapat dengan mudah
Melangkah tegap bak tuan tanah negeri india
Berjas mewah selayaknya bintang film Hollywood

Terbersitkah di kalbu mereka
Doa-doa teraniaya di seantero negeri miskin
Yang muak atas tingkah pongah mencari yang serba wah
Sedetik waktu, terjerembab kau di kubangan


SEMANGAT


PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

P E N G U M U M A N
NOMOR : KP.01.02.1.1.A.1225
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010
Kementerian Kesehatan RI membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia
lulusan D-I/D-III/D-IV/S1/S2 untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) Kementerian Kesehatan Tahun 2010 yang akan ditempatkan di Kantor Pusat
dan seluruh Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia
(daerah).
1. PERSYARATAN UMUM :
a. Warga Negara Republik Indonesia.
b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh
lima) tahun pada tanggal 01 Desember 2010.
c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan.
d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri maupun pegawai swasta.
e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/PNS, Calon/Anggota TNI/Polri, anggota/
pengurus partai politik dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan
instansi lain.
f. Berbadan sehat.
2. PERSYARATAN KHUSUS
a. Bagi pelamar yang mendaftar untuk mengisi formasi dr/drg/dr spesialis/drg
spesialis :
1) Memiliki STR sebagai dr/drg/dr spesialis/drg spesialis.
2) Bagi dr/drg yang berstatus sebagai peserta Program Pendidikan Dokter
Spesialis (PPDS) hanya dapat melamar di RS pendidikan tempat yang
bersangkutan mengikuti program pendidikan.
Contoh :
a) Dokter PPDS di RSUP Dr. Kariadi Semarang hanya dapat melamar formasi
Dokter Umum di RSUP Dr. Kariadi Semarang saja.
b) Dokter PPDS di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo hanya dapat melamar
formasi Dokter Umum di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo saja.
3) Prioritas pasca Pegawai Tidak Tetap (PTT).
b. Pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Non Kesehatan (Ilmu Komputer,
Ekonomi dan lain-lain) harus melampirkan foto copy Transkrip Nilai yang
mencantumkan program studi/peminatan/jurusan atau Surat Keterangan yang
menyatakan program studi/peminatan/jurusan dari perguruan tinggi lulusan.
c. Peminatan formasi pendidikan S2 harus melampirkan ijazah S1/D-IV yang sesuai
dengan formasi yang telah ditetapkan.
Contoh :
1) Formasi : S2 Kesehatan Masyarakat (Basic Dokter)
Ijazah yang dilampirkan S2 Kesehatan Masyarakat dan Ijazah Dokter.
2) Formasi : S2 Ekonomi Kesehatan (Basic S1 Kesehatan Masyarakat)
Ijazah yang dilampirkan S2 Ekonomi Kesehatan dan Ijazah S1 Kesehatan
Masyarakat.
d. Peminatan pada Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Sulawesi Barat untuk
pengiriman berkas ditujukan pada Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS
Provinsi Sulawesi Selatan dan pelaksanaan Ujian Tulis dilaksanakan di
Makassar.
3. ALOKASI FORMASI
Alokasi formasi pada setiap provinsi dapat dilihat di www.ropeg-depkes.or.id yang
akan ditayangkan pada tanggal 01 Oktober 2010.


KUMPULAN MATERI SOAL-SOAL CPNS

Ratusan ribu pendaftar CPNS tahun ini akan berebut dan bersaing dengan Anda mengikuti tes seleksi. Pemerintah menerapkan seleksi yang cukup ketat. Salah satunya dengan ujian tertulis yang berisikan materi tes Psikotes dan tes bakat skolastik.Oleh karena itu, persiapankan diri Anda dengan latihan soal-soal dan pembahasannya untuk menghadapi Ujian Seleksi CPNS
KLIK DISINI


JADWAL PUASA (Imsakiyah Ramadhan 1431 H)

  • Jadwal Puasa Ramadhan 1431 H Untuk wilayah Jakarta disini
  • Jadwal Puasa Imsakiyah Ramadan 1431 H – untuk wilayah Surabaya disini
  • Jadwal Puasa Ramadhan 1431 H – Untuk wilayah Surakarta disini
  • Jadwal Puasa Ramadhan 1431 H – Untuk wilayah Ujung Pandang disini
  • Jadwal Puasa Ramadan 1431 H – Untuk wilayah Yogyakarta disini
  • Jadwal Puasa Imsakiyah Romadlon 1431 H – Untuk wilayah Jambi disini
  • Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1431 H – Untuk wilayah Palembang disini
  • Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1431 H – Untuk wilayah Bandar Lampung disini
  • Jadwal Imsakiyah Romadlon 1431 H – Untuk wilayah Medan disini
  • Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1431 H – Untuk wilayah Bandung disini
  • Jadwal Imsak Romadlon 1431 H – Untuk wilayah Purwakarta Jawa Barat disini
  • Jadwal Imsakiyah Ramadan 1431 H – Untuk wilayah Cirebon disini
  • Jadwal Imsakiyah Romadlon 1431 H – Untuk wilayah Samarinda disini