Registered Nurse?

Banyak teman-teman perawat yang belum begitu paham tentang Registered Nurse (RN)?
RN Adalah perawat yang telah diregistrasi dan secara hukum telah memiliki lisensi untuk praktek keperawatan. Registrasi dan lisensi ini diberikan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau melalui undang-undang. Syarat-syarat untuk dapat diregister mengacu pada pendidikan keperawatan yang diakui.

Apakah sudah ada RN di Indonesia?
Bila merujuk pada definisi umum yang ada diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, setiap perawat yang telah memiliki SIP (surat ijin perawat) adalah RN.

Adakah syarat untuk menjadi RN?
Syarat untuk diregister di indonesia harus telah lulus pendidikan keperawatan yang diakui oleh pemerintah dan asosiasi profesi. Saat ini ada dua katagori perawat lulusan baru, yaitu lulus pendidikan Diploma III atau lulus pendidikan Ners. Kemudian calon memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti bebas dari catatan kriminal dan lulus uji kompetensi profesi.

Adakah Registered Nurse International?
Registrasi berlaku di setiap negara. Tidak ada satu lisensi untuk semua negara. Bila akan menjalankan praktek keperawatan di negara lain, proses pendaftaran (registrasi) untuk bisa menjalankan praktek (lisensi) harus dilakukan di negara tersebut, tapi dipersyaratkan bahwa mereka yang mengajukan untuk diregister di negara lain, harus memiliki register juga di negara asal. Namun beberapa negara memiliki sistem pengakuan mekanisme penapisan, sehingga untuk proses registrasi menjadi lebih mudah.

Bisakah lembaga swasta atau lembaga pelatihan menerbitkan sertifikat RN?
Lembaga swasta atau lembaga pelatihan dapat menerbitkan sertifikat kompetensi untuk kepentingan mereka sendiri (internal). Tetapi, pengakuan terhadap sertifikat tersebut mungkin tidak berlaku bagi pihak lain. Untuk itu, hati-hati terhadap lembaga yang mengatakan bisa menerbitkan sertifikat RN.

Apa peran PPNI dalam sertifikasi kompetensi?
Sebagai organisasi profesi, PPNI membuat berbagai standar kompetensi, kode etik dan juga mengembangkan berbagai instrumen uji profesi dan kompetensi. Instrumen ini diharapkan bisa menjadi penyaring agar perawat yang ter-register nanti benar-benar sesuai standar kompetensi profesi yang diharapkan.

Sumber : http://www.inna-ppni.or.id/

UU Keperawatan Solusi Masalah TKI di Kuwait

JAKARTA – Para wakil rakyat di Senayan sudah sejak lama mengetahui persoalan legalitas perawat Indonesia di luar negeri, terutama di Kuwait. Oleh sebab itu mereka sudah merumuskan landasan hukum sebagai solusi masalah tersebut.

“Kami harapkan soal itu akan diatur dalam UU Keperawatan. Sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Tapi belum dibahas,” ungkap anggota Komisi Kesehatan dan Tenaga Kerja DPR dr Karolin kepada okezone di Jakarta, Senin (19/4/2011).

Politisi PDIP itu mengungkapkan persoalan legalitas perawat Indonesia di luar negeri telah terjadi sejak lama. Namun belum ada solusinya. Para perawat tersebut tak diakui kemampuannya karena tak memiliki bukti legalitas hitam di atas putih. “Mereka dianggap asisten perawat, karena tak diakui kemampuannya,” bebernya.

Ratusan perawat asal Indonesia di Kuwait tersandung persoalan verifikasi ijazah, mereka pun dianggap sebagai perawat ilegal. Banyak di antara mereka yang sudah dinonaktifkan sebagai perawat karena ijazah mereka dinilai tak berlaku karena dikeluarkan Akademi atau Perguruan Tinggi yang tak tercatat di Pusat Diknakes Kemenkes Republik Indonesia.

“Selain itu, karena kesalahan pemerintah Indonesia dalam menjawab surat diplomatik antar negara maka perawat Indonesia terancam. Tak hanya itu, lambannya respons pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini,” tulis pembaca okezone, Adityawarman, Senin (19/4/2011).

Dikatakannya, saat ini banyak perawat Indonesia yang dinonaktifkan, tidak digaji serta tidak bisa kembali ke Indonesia. “Kemungkinan besar para perawat tersebut juga terancam pidana karena dianggap memalsukan ijasah,” kata pembaca tersebut.

Permasalahan ijazah yang dianggap ilegal sebenarnya telah mencuat sejak awal Januari 2011. Melalui sejumlah jejaring sosial, perawat-perawat di Kuwait telah mengeluhkan permasalahan tersebut.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2011/04/19/337/447688/uu-keperawatan-solusi-masalah-tki-di-kuwait

FPKS Tidak Terima RUU Keperawatan Dibuang dari Prolegnas 2010

Fraksi PKS menyayangkan tidak masuknya RUU Keperawatan didalam Program Legislasi Nasional 2010. Demikian salah satu pendapat anggota komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Ansory Siregar saat sidang Paripurna DPR RI, Selasa (12/10).

“Sungguh aneh dan janggal bila Baleg DPR RI menerima bergitu saja usulan pimpinan Komisi IX DPR RI yang meminta bahwa RUU Keperawatan untuk diganti dengan RUU Tenaga Medis,” ungkap Ansory Siregar.

Ansory memaparkan ada kejanggalan pada proses pengajuan, Kejanggalan pertama, Berdasarkan surat pimpinan Komisi IX ke Badan Legislatif dengan nomor surat: 07/KOM.IX/MP.I/VIII/2010 tanggal 30 agustus 2010, yang isinya sebagai berikut: berdasar hasil keputusan rapat komisi IX DPR RI tgl 25 agustus 2010, telah disepakati RUU tentang Tenaga kesehatan dan RUU tentang perubahan atas UU no.39 thn 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri akan dibahas pada tahun sidang 2010 – 2011, dan menjadi RUU prioritas pada tahun 2010.

”Kenapa RUU Keperawatan tidak masuk dalam Prolegnas 2010? Padahal RUU keperawatan sejak 2009 & 2010 sudah menjadi prioritas Prolegnas dan belum dibahas oleh DPR RI dan menjadi hutang DPR RI pada masyarakat. Kenapa tiba-tiba RUU Tentang Tenaga Kesehatan (nakes) menjadi begitu penting?” tanya Ansory.

Kejanggalan kedua, surat balasan dari Baleg DPR RI bernomor 108/Baleg/DPR RI/IX/2010, tanggal 23 September 2010, Baleg menyetujui RUU Tenaga Kesehatan menjadi prioritas prolegnas 2010 dengan menggeser RUU keperawatan. Namun di surat yang sama, Baleg meminta RUU perubahan atas UU No.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri menjadi garapan Baleg DPR dan bukan menjadi garapan komisi IX DPR RI. ”Anda bayangkan sungguh aneh sekali mereka-mereka ini,” ungkap ansory.

Menurut Anggota DPR asal Sumut II ini, Baleg dan Pimpinan Komisi IX memperebutkan RUU tentang perubahan atas UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri.

Kejanggalan ketiga, lanjut Ansory, Baleg bersama Menteri Hukum dan HAM pada 29 september 2010 telah memutuskan penggantian 3 RUU dalam daftar Program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2010. Pada saat itulah, RUU keperawatan yang masuk dalam No urut 18 dalam Prolegnas 2010 di ”Gusur”oleh RUU Tenaga Kesehatan.

”Tindakan Baleg kurang tepat dan tidak dapat dibenarkan, ada indikasi permainan dibelakang oleh oknum. Jelas ini melecehkan hak inisiatif anggota DPR RI, karena RUU keperawatan merupakan RUU hak inisiatif anggota DPR RI sejak periode yang lalu. Atas dasar apa Baleg bersikap demikian? Kenapa tidak terlebih dahulu dibahas dengan anggota komisi IX?” ungkap ansory dengan geram.

”Melalui rapat paripurna DPR RI, saya ungkap hal ini ke pimpinan dan meminta pimpinan untuk tidak mensahkan usulan Baleg tersebut, demi keadilan bagi masyarakat luas,” pungkas Ansory.

Munculnya RUU Tenaga Kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR dinilai adanya ketidaktertiban anggota DPR dalam membahas RUU yang sudah diatur dalam Prolegnas.

“Itu tidak tertib,” kata Ketua MK, Mahfud MD saat ditemui wartawan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (15/10).

Mantan anggota DPR komisi III tersebut mengatakan, pembahasan RUU seharusnya sesuai dengan Prolegnas. Jika hal tersebut mendesak harus tetap mengikuti asal memiliki empat alasan.

“Pertama, kalau Perppu, meski tidak di Prolegnas tetap harus dibahas. Kedua, karena ada perjanjian internasional yg harus diratifikasi, itu boleh masuk,” jelasnya.
Selain itu, pembahasan RUU yang tidak masuk Prolegnas harus dilihat urgensinya.

“Karena ada putusan MK yang menyebabkan adanya kekosongan hukum. Maka itu bisa, seperti dulu UU pemerintahan yang membolehkan calon independen kan tidak ada di Prolegnas tapi karena MK memutuskan harus ada maka harus dibahas. Keempat, ada kejadian yang luar biasa yang urgensinya harus diatur dalam UU,” paparnya.

Oleh karena itu, jika tidak memenuhi empat syarat tersebut, tidak dapat dibenarkan.
“Menurut Ketentuan kalau tidak masuk Prolegnas tidak boleh,” pungkasnya.

Diketahui, RUU Tenaga Kesehatan hadir dalam Rapat Paripurna yang sempat menggusur RUU Keperawatan. Akibatnya rapat tersebut gagal untuk mengesahkan revisi program legislasi nasional (prolegnas) RUU prioritas yang disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Sumber: primaironline/http://djpp.depkumham.go.id
Sumber : http://www.dpr.go.id

Sususan Pengurus Pusat PPNI periode 2005 – 2010 :

Bagi yang belum tau kepengurusan PPNI 2005-2010 sebagai berikut:

Ketua Umum : Achir Yani S. Hamid, DNSc.
Ketua I : Dra. Herawani Azis, M.Kes., M.Kep.
Ketua II : Dra. Junaiti Sahar, PhD.
Sekretaris Jenderal : Dra. Junarsih Sudibjo
Sekretaris I : Harif Fadilah, SKp.
Sekretaris II : Yupi Supartini, SKp., MSc.
Bendahara Umum : Netty Sofyan, SKM, M.Kes.
Bendahara I : Rasmanawati, SKp., MM
Bendahara II : Ruti Nubi, SKM
Departemen Organisasi
Ketua : Riyanto, SKp., M.Kep., Ns Sp.Kom
Anggota : Wawan Arif, SKp.
: Indriana Rachmawati, SKp.
Departemen Hukmas & Pemberdayaan Politik
Ketua : Muhammad Hadi, SKp., M.Kep.
Anggota : Eva Maulidiyah, SKp.
Departemen Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri & Luar Negeri
Ketua : Yeni Rustina, Ph.D.
Anggota : Djuariah Chanafie, SKp., M.Kep.
: Julia, SKp., M.N.
Departemen Pelayanan
Ketua : Rita Sekarsari, SKp.
Anggota : Wahyu Widagdo, M.Kep., Ns.Sp.Kom.
: Linda Amiyanti, SKp., M.Kep.
Departemen Pendidikan & Pelatihan
Ketua : Dra. Murni Hartanti, SKp., MSi.
Anggota : Suhartati, SKp., M.Kep.
: Yetti Resnayati, SKp., M.Kes.
Departemen Kesejahteraan
Ketua : Srining Rahayu, SKM, M.Kes.
Anggota : Ulty Desmarita, SKp, MKep., Ns Sp.Mat.
: Mustikasari, SKp., M.Kes.
Dewan Pertimbangan
Ketua : Drs. Husain, SKM
Sekretaris : Johanna Kawonal, CV.RN
Anggota : John Laikabessy
: Muharnas Nasution, SKM, MQIH
: Drs. Haeruman
Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK)
Ketua : Dewi Irawaty, MA
Sekertaris : Fitriati, SKM
Anggota : DR. Ratna Sitorus
Suharyati Samba, SKp., M.Kes.
Sumijatun, SKp., MARS
Sunar, SST
Tien Gartinah, M.N.

Sumber : http://www.inna-ppni.or.id

Kasus Malpraktik Bisa Dikenakan pada Perawat

malpraktek

PROLONGED arm, “Extended role” doctrine. Istilah-istilah ini begitu dikenal selama beberapa dekade lalu di negara-negara Anglo Saxon. Sementara itu, di Benua Eropa muncul pula Verlengde arm theorie. Apakah maksudnya? Tak lain dari julukan bagi seorang perawat yang diterjemahkan menjadi “perpanjangan tangan dokter”.Perawat yang berada di rumah sakit selama 24 jam diharuskan menggantikan dokter dalam merawat pasiennya, selama dokter itu tidak bertugas. Meski begitu, perawat hanya diberi wewenang yang sangat kecil untuk itu. Sebagai perawat, ia tidak boleh secara langsung memberikan pengobatan, kecuali sebelumnya sudah mendapat instruksi tertulis pada rekam medik.

Sebagai contoh, dalam ketentuan yang dikeluarkan Kansas Supreme Court Amerika Serikat pada tahun 1964 disebutkan, fungsi utama seorang perawat adalah mengobservasi dan mencatat gejala dan reaksi pasien. Perawat tidak diperkenankan memberikan kesimpulan hasil diagnosa atau perawatan penyakit pada pasien.
Pandangan tersebut kemudian mengalami perubahan dua dekade kemudian, yaitu ketika pengadilan banding di New York pada tahun 1985 mengakui pandangan modern bahwa perawat bukan lagi menjadi petugas kesehatan yang pasif, tetapi penyedia jasa perawatan kesehatan yang desisif dan asertif.
Dalam lingkup modern dan pandangan baru itu, selain adanya perubahan status yuridis dari “perpanjangan tangan” menjadi “kemitraan” atau “kemandirian”, seorang perawat juga telah dianggap bertanggung jawab hukum untuk malpraktik keperawatan yang dilakukannya, berdasarkan standar profesi yang berlaku. Dalam hal ini dibedakan tanggung jawab untuk masing-masing kesalahan atau kelalaian, yaitu malpraktik medik atau keperawatan.

Sebelumnya, ada perbedaan yang jelas antara peran kedua tenaga medis itu. Dokter menangani pengobatan, sedangkan perawat mengurus perawatannya. Dengan wewenang lebih banyak dipegang dokter maka tanggung jawab selama ini juga diemban oleh dokter.
Kini para perawat diperkenankan melakukan tugas-tugas dokter. Karena itu, mereka pun dapat terkena gugatan hukum bila terjadi akibat negatif dari pelayanannya kepada pasien. Selama ini dalam tindakan sehari-hari di rumah sakit, seorang perawat bisa saja melakukan berbagai kesalahan, misalnya keliru memberikan obat atau salah dosis, salah membaca label, salah menangani pasien, dan yang lebih berat lagi adalah salah memberikan tranfusi darah sehingga mengakibatkan hal yang fatal.
Sejalan dengan adanya perubahan tanggung jawab, kesalahan itu harus ditanggung oleh perawat. Hal ini telah dijalani perawat di beberapa negara. Sebagai contoh, di Memphis County Hospital pada tahun 1986 seorang perawat digugat karena memberikan suntikan Lidocaine over dosis kepada pasiennya sehingga mengakibatkan pasien bersangkutan meninggal. Sementara itu, perawat di Ohashi Hospital pada Agustus tahun 2000 lalu menemui nasib yang sama. Ia disalahkan karena menyebabkan kematian bayi baru lahir karena kesalahan melakukan tindakan medis.

Dengan berlakunya ketentuan baru, kesalahan dalam operasi atau pembedahan juga menjadi tanggung jawab perawat yang mendampingi dokter di kamar operasi. Teori bahwa dokter bedah harus mengontrol semua aktivitas yang dilakukan di kamar bedah sudah tidak realistis lagi pada waktu sekarang.
Sebelumnya memang dianut doktrin “captain of the ship”, yaitu dokter bedah harus bertanggung jawab bila selama operasi terjadi sesuatu hal di kamar bedah, termasuk terhadap kelalaian atau kesalahan perawat bedah. Pada ketentuan lama, perawat memang dianggap sebagai tenaga yang dipinjamkan (borrowed servant) oleh rumah sakit kepada dokter bedah.

Kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan malpraktik memang bisa menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang harus ditanggung perawat dengan adanya perubahan status mereka. Dari aspek pidana ini bisa-bisa mereka terkena hukuman badan atau kurungan. Dan, dari sisi perdata, pasien bisa menuntut ganti rugi; dari segi profesi, mungkin terkena sanksi dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan atau Keperawatan menyangkut etik dan disiplin. Dan, dari rumah sakit, perawat bisa di-PHK-kan kalau sampai terjadi sesuatu yang merugikan majikannya.

BAGAIMANA peran perawat di Indonesia? Menurut salah seorang panelis, secara nyata belum tampak adanya perubahan yang jelas. Di banyak rumah sakit, perawat tampaknya masih diperlakukan dan mendapat tugas dan wewenang seperti sebelumnya.
Padahal, ketentuan tentang perubahan dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan perawat telah terbentuk. Dalam hal ini telah diselenggarakan jenjang pendidikan keperawatan yang lebih tinggi, mulai dari akademi perawat, fakultas untuk program S1, bahkan sampai program pascasarjana.
Selain itu, juga telah dikeluarkan Kepmenkes Nomor 647 Tahun 2000 tentang registrasi dan praktik perawat. Menurut peraturan tersebut, perawat dapat melaksanakan praktik tidak saja pada sarana pelayanan kesehatan, tetapi dapat pula melakukan praktik perseorangan atau berkelompok. Meski begitu, dalam praktik memang belum ada perubahan peran atau tugas perawat di Indonesia.
Dalam diskusi, beberapa peserta berpendapat, perubahan status perawat memang sudah waktunya diberlakukan. Namun, baik panelis maupun peserta masih melihat beberapa ketentuan belum mendukung ke arah itu.
Dari sisi profesi harus ditetapkan dulu tingkatan tanggung jawab untuk tiap jenjang keperawatan. Organisasi keperawatan atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) harus menjelaskan perbedaan antara tugas dan tanggung jawab perawat profesional yang berpendidikan sarjana dan diploma.
Berkaitan dengan perannya yang semakin besar, semestinya profesi perawat juga harus mengetahui tanggung jawabnya dilihat dari aspek hukum. Namun, hal ini ternyata belum diajarkan kepada mereka, seperti diungkapkan seorang panelis. “Di program D3 perawat belum ada kurikulum atau pelajaran tentang hukum. Yang diberikan hanya soal etika. Pelajaran hukum baru diberikan pada program S1,” ujarnya.
Para perawat hendaknya perlu tahu sedikit banyak tentang hukum kedokteran atau hukum kesehatan, misalkan tentang bioetik standar profesi kedokteran, rekam medik, dan etika kedokteran.

Hal itu antara lain karena belum adanya asuransi untuk malpraktik keperawatan, dan belum ada hal yang mengatur tentang solusi bila terjadi perselisihan dengan profesi dokter atau masalah malpraktik, dan kesalahan dalam pemberian advokasi atau konsultasi oleh seorang perawat kepada pasiennya.
Dari sisi peraturan, panelis juga mengungkapkan ada satu celah yang belum terisi yang menyangkut perlindungan konsumen kesehatan. Saat ini memang ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dari undang-undang itu kemudian keluar peraturan pemerintah. Namun, belum ada peraturan pelaksanaan (PP) tentang standar profesi keperawatan, hak pasien, dan ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan, termasuk perawat.
Sementara itu, pihak perawat, seperti yang terungkap dalam diskusi, belum melihat adanya pengaturan atau konsep tentang cara dan pemberian imbalan yang seimbang dengan penambahan tanggung jawab hukum yang diembannya. “Dengan imbalan yang kecil, kami tentu keberatan bila harus menanggung risiko dan tanggung jawab yang besar,” ungkap salah seorang perawat dari sebuah rumah sakit umum di Jakarta.
Menurut panelis, dalam hal ini harus ada upaya untuk menetapkan imbalan untuk setiap pelayanan yang diberikan oleh perawat. Perawat hendaknya tidak hanya mendapat gaji, tetapi juga imbalan lain sesuai dengan jasa yang diberikan.

Sementara itu, panelis lain berpendapat, dengan adanya ketentuan baru maka hal lain yang mendesak dilakukan adalah penyiapan rekomendasi dari organisasi keperawatan, dalam hal ini PPNI. Karena menurut Kepmenkes tersebut, Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)-Pasal 9-dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)-Pasal 12-mensyaratkan adanya rekomendasi dari organisasi profesi perawatan untuk pengeluaran izin tersebut.

Registrasi pada Konsil Keperawatan diperlukan sebagai tindakan untuk memperoleh kewenangan formal melakukan pekerjaan keperawatan yang dapat membahayakan pasien atau klien. Dalam hal ini, harus ditetapkan persyaratan apa saja yang diperlukan bagi anggota PPNI untuk dapat diregistrasi pada konsil tersebut. Konsil Keperawatan tersebut sudah ada naskah akademik dan rancangan UU-nya, namun belum sampai masuk ke DPR.
Registrasi keperawatan ini harus diatur dalam UU karena praktik keperawatan menyangkut masalah hak asasi manusia, atau dapat mengakibatkan konsekuensi hilangnya nyawa pasien. Registrasi yang dilakukan di konsil (council) itu juga merupakan satu usaha atau proses yang diperlukan untuk membantu perawat memperoleh kewenangan formalnya, yang dengan itu ia juga dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraannya. Sebagai seorang karyawan yang mendapat kewenangan, ia juga mendapatkan hak pendapatan yang dijamin oleh UU itu.
Dengan meningkatkan perubahan status, tanggung jawab, dan wewenang, seorang perawat memang harus menghadapi peluang dan tantangan. Selain dapat meningkatkan kemampuan profesi dan kesejahteraannya, di balik itu ia juga harus berani menanggung risiko bila terjadi hal-hal negatif dalam menjalankan tugasnya
sumber.http://www.kompas.com